Kamis, 21 Maret 2013

Utang Lancar (Current Liability)


Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Beberapa penyelesaian kewajiban bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
a.       Pembayaran kas.
b.      Penyerahan asset lain.
c.       Pemberian jasa.
d.      Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
e.       Konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban-kewajiban suatu perusahan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada prinsipnya kewajiban akan dicantumkan sebesar nilai tunai dari kewajiban-kewajiban tersebut, tapi pada umumnya kewajiban jangka pendek akan dicantumkan dengan jumlah sebesar nilai nominalnya.

Kewajiban jangka pendek (current liability) menunjukkan kewajiban kini kepada pihak selain pemilik perusahaan akibat masa lalu yang memerlukan penyelesaian di kemudian hari dalam jangka waktu satu periode setelah tanggal neraca atau dalam suatu masa perputaran usaha yang sesuai dengan masa yang digunakan dalam menggolongkan asset lancar. Ditinjau dari sisi pendanaan maka kewajiban jangka pendek merupakan sumber pendanaan bagi kepentingan jangka pendek perusahaan yang mempunyai jangka waktu penyelesaian relatif pendek. Karena itu penyelesaian kewajiban semestinya menggunakan asset lancar yang diperoleh dari kegiatan operasi atau dengan menimbulkan kewajiban jangka pendek yang baru.

Secara umum kewajiban jangka pendek diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:
1.      Kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti.
2.      Kewajiban jangka pendek yang diestimasi.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG JUMLAHNYA SUDAH PASTI
Kewajiban jangka pendek yang dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat:
1.      Kewajiban untuk membayar sudah pasti, artinya sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar.
2.      Jumlah yang harus dibayar sudah pasti.
Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

1.      Utang Dagang (Account Payable)
Utang Dagang adalah utang yang timbul karena pembelian barang dagangan, jasa atau asset lainnya yang dilakukan secara kredit atau angsuran yang sudah harus diselesaikan penyelesaiannya dalam satu masa perputaran usaha. Waktu perpindahan hak kepemilikan dan resiko umumnya didasarkan pada waktu penyerahan barang, namun apabila antara pembeli dan penjual karena suatu hal tidak memungkinkan dilakukan penyerahan barang secara langsung, maka penetapan waktu perpindahan hak kepemilikan dan resiko didasarkan pada syarat pengiriman yang disepakati. Ada dua syarat pengiriman, yaitu:
a.       Free on Board Shipping Point. Dalam FOB Shipping Point perpindahan hak kepemilikan dan resiko atas barang yang diperjual belikan terjadi pada saat barang keluar dari gudang penjual atau pada saat barang diserahkan ke pihak pengiriman.
b.      Free on Board Destination. Dalam FOB Destination perpindahan hak kepemilikan dan resiko barang yang diperjual belikan adalah pada saat barang-barang tsb sampai di gudang pembeli.

Jurnal yang harus dibuat pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan dan resiko atas barang yang dibeli adalah:

Pembelian (Nama Aset yang dibeli)                    xxx
     Utang Dagang                                          xxx

Pencatatan Utang Dagang dapat dilakukan dengan metode bruto atau dengan metode neto.

2.      Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Periode itu.
Bagian dari Utang Jangka Panjang yang segera jatuh tempo dalam periode itu dapat dikelompokkan dalam Utang Lancar jika penyelesaian utang tersebut menggunakan Kas yang tidak dibatasi penggunaannya.

3.      Wesel Bayar (Notes Payable)
Yaitu kewajiban yang dinyatakan dalam bentuk surat kesanggupan membayar (promes) atau dalam bentuk surat perintah membayar (wesel). Dalam promes atau wesel tsb dinyatakan dengan pasti kepada siapa pembayaran akan dilakukan, jumlah yang harus dibayarkan dan tanggal pembayarannya. Wesel Bayar dapat timbul bersamaan waktunya dengan pembelian barang atau timbul dari pengalihan Utang Dagang menjadi Wesel Bayar.

4.      Utang Deviden
Pembagian Deviden suatu perusahaan pada umumnya dilakukan dalam dua fase, yaitu fase diumumkan dan fase dibayarkan deviden. Pengakuan Utang Deviden dilakukan pada saat diumumkan akan dilakukan pembagian Deviden.

Jurnal yang harus dibuat pada saat pengumuman Deviden adalah:

Laba Ditahan                               xxx
     Utang Deviden                                        xxx

5.      Utang Pajak
Yaitu Utang yang timbul berdasarkan ketentuan perpajakan. Perusahaan akan menjadi pihak yang mengumpulkan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan karyawannya, atau pajak yang dibebankan kepada pembeli. Nantinya pajak ini akan diserahkan oleh perusahaan ke kas Negara.

Jurnal yang harus dibuat:
a.       Pada saat mengumpulkan pajak
       Biaya Gaji                                         xxx
          Utang PPH 21 karyawan                    xxx
          Kas                                                        xxx

b.      Pada saat menyerahkan pajak ke kas Negara.
Utang PPH                                         xxx
     Kas                                                                 xxx

6.      Utang Biaya
Utang Biaya adalah utang yang timbul karena pembebanan biaya yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal disusunnya Neraca. Misalnya gaji karyawan yang belum dibayarkan.
Jurnal yang harus dicatat dalam mencatat Utang Biaya adalah:

Biaya (...)                                                xxx
     Utang (...)                                    xxx

7.      Uang muka dan Jaminan yang dapat diminta kembali
Uang muka yang merupakan pembayaran di muka dari pembeli untuk barang-barang yang dipesan sebelum barang diserahkan kepada pembeli maka uang muka tsb merupakan Utang Jangka Pendek. Sedangkan jaminan yang diminta dari pelanggan yang dapat ditarik kembali sewaktu-waktu juga merupakan Utang Jangka Pendek.

8.      Pendapatan yang Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka belum boleh diakui sebagai Pendapatan karena perusahaan belum memberikan kontra prestasinya kepada pihak yang memberikannya. Pendapatan ini diperlakukan sebagai Kewajiban perusahaan sampai dengan kontra prestasi selesai dilakukan. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam mencatat Pendapatan Diterima di Muka:

a.       Pendekatan Neraca
Jurnal yang dibuat pada saat penerimaan Pendapatan Diterima di Muka adalah:

Kas                                                     xxx
     Pendapatan (...) Diterima di Muka               xxx

Jurnal yang dibuat setelah kontra prestasi selesai dilakukan:

Pendapatan (...) Diterima di Muka               xxx
     Pendapatan (...)                                 xxx

b.      Pendekatan Laba-Rugi
Jurnal yang dibuat pada saat penerimaan Pendapatan Diterima di Muka adalah:

Kas                                                     xxx
     Pendapatan (...)                                 xxx

Jurnal yang dibuat setelah kontra prestasi selesai dilakukan:

Pendapatan (...)                                 xxx
     Pendapatan (...) Diterima di Muka               xxx



KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DIESTIMASI

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban diestimasi diatur oleh IAS 37. Kewajiban diestimasi (provision)  adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban diestimasi diakui sebagai kewajiban, dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal, karena kewajiban tsb merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tsb di kemudian hari. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal neraca (IAS 37.36).

Kewajiban Jangka Pendek pun ada yang belum dapat dipastikan kejadian dan jumlahnya sehingga penetapannya memerlukan estimasi. Yang termasuk kewajiban jangka pendek diestimasi adalah:

1.      Utang Hadiah.
2.      Utang Garansi.
3.      Utang Pemulihan Pencemaran Lingkungan.
4.      Utang Perkara Pengadilan.

1.      Utang Hadiah
Untuk meningkatkan penjualan mungkin perusahaan dalam menjual produknya menyertakan kupon berhadiah uang tunai atau barang. Realisasi pembayaran hadiah atas kupon-kupon hadiah tsb mungkin akan terjadi pada tahun berjalan periode-periode berikutnya.

Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Utang Hadiah adalah:

a.       Pada saat pembelian persediaan hadiah
Persediaan Hadiah                             xxx
     Kas/Utang Dagang                                        xxx

b.      Pada saat Produk Berhadiah Dijual
Kas/Piutang Dagang                          xxx
     Penjualan                                            xxx

c.       Pada saat pemberian hadiah
Biaya Hadiah                                     xxx
     Persediaan Hadiah                                         xxx


d.      Pengakuan Utang Hadiah
Biaya Hadiah                                     xxx
     Utang Hadiah                                    xxx

2.      Utang Garansi
Pemberian garansi atau penggantian produk dilakukan berdasarkan kontrak penjualan yang diberikan oleh produsen kepada pembeli produknya. Produsen menyatakan menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal penjualannya menampakkan kerusakkan atau kecacatan. Ada dua metode pencatatan Garansi, yaitu metode Cash (diakui bila benar-benar terjadi pengeluaran kas pada saat terjadinya). Dan metode Accrual (diakui sesuai dengan terjadinya penjualan tanpa memperhatikan secara riil pengeluaran kasnya).
Dalam metode Accrual terdapat dua perlakuan Garansi:

a.       Garansi diakui sebagai Biaya.
Jurnal-jurnal yang harus dicatat berkaitan dengan Garansi adalah sbb:

1)      Pada saat Penjualan
Piutang Dagang                           xxx
     Penjualan                                      xxx

2)      Pada saat mencatat Biaya Garansi
Biaya Garansi                                                       xxx
     Macam-macam rekening kredit                                        xxx

3)      Penyesuaian akhir tahun untuk taksiran Utang Garansi
Biaya Garansi                               xxx
     Utang Garansi                              xxx

4)      Pada saat terjadi Garansi tahun berikutnya
Utang Garansi                                                      xxx
     Macam-macam rekening kredit                                        xxx

b.      Garansi diakui sebagai Pendapatan
Jurnal-jurnal yang harus dicatat yang berkaitan dengan Garansi adalah sbb:
1)      Pada saat Penjualan
Piutang Dagang                                       xxx
     Penjualan                                                  xxx
     Pendapatan Garansi Ditunda                   xxx

2)      Pada saat terjadinya Garansi
Biaya Garansi                                           xxx
     Macam-macam rekening kredit                            xxx

Pendapatan Garansi Ditunda                   xxx
     Pendapatan Garansi                                 xxx

3)      Penyesuaian Tidak dijurnal
4)     Pada saat terjadinya Garansi di tahun berikutnya
Biaya Garansi                                           xxx
     Macam-macam rekening kredit                            xxx

Pendapatan Garansi Ditunda                   xxx
     Pendapatan Garansi                                 xxx

3.      Utang Pemulihan Pencemaran Lingkungan
Ada kalanya operasi perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan, dan saat diputuskan berdasarkan ketetapan hukum bahwa perusahaan merusak lingkungan maka perusahaan harus segera melakukan perhitungan estimasi nilai kewajiban yang harus diakui. Jurnal yang dibuat untuk mencatatnya adalah:
Beban Pemulihan Pencemaran                             xxx
     Utang Pemulihan Pencemaran Lingkungan         xxx

4.      Utang Perkara Pengadilan
Suatu perkara pengadilan dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban diestimasi manakala terdapat suatu keyakinan yang kuat bahwa perkara pengadilan tsb dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya pada waktu yang akan datang.

Jurnal yang harus dibuat pada saat mencatat kewajiban ini adalah:

Kerugian Perkara Pengadilan                   xxx
     Utang Estimasi Perkara Pengadilan         xxx

KEWAJIBAN KONTIGENSI
Kewajiban kontigensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan. Kewajiban Kontigensi juga adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena terdapat kemungkinan besar perusahaan tidak mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tsb tidak dapat diukur secara andal.  Karena itu perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontigensi, namun kewajiban kontigensi harus terus menerus dikaji ulang untuk menentukan tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya berubah.          

Rabu, 20 Maret 2013

Perencanaan Audit


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
            Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat : untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan untuk menghindarkan kesalah pahaman dengan klien. Jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik dalam masyarakat bisnis, bukti yang tepat yang mencukupi harus diperoleh. Agar tetap kompetitif, kantor akuntan publik harus menjaga kewajaran biayanya. Menghindari kesalah pahaman dengan klien dan memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Andaikan auditor telah menginformasikan kliennya bahwa bahwa audit akan selesai tanggal 30 Juni tetapi belum juga selesai hingga bulan Agustus karena penjadwalan staf yang kurang baik. Klien mungkin kesal dengan kantor akuntan ini dan bahkan dapat mengajukan tuntutan atas pelanggaran kontrak.

1.2 Tujuan Pembelajaran
1.      Membahas mengapa perencanaan audit yang memadai sangat penting
2.      Membuat keputusan penerimaan klien dan melakukan perencanaan audit awal
3.      Memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien
4.      Menilai resiko bisnis klien
5.      Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
6.      Menyatakan tujuan prosedur analitis dan penetapan waktu setiap tujuan
7.      Memilih prosedur analitis yang paling tepat diantara 5 jenis utama
8.      Menghitung rasio keuangan yang umum
BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PERENCANAAN AUDIT

Perencanaaan Audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan Lingkup Audit yang diharapkan. Dalam perencanaan Audit, Auditor harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

·         Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut.
·         Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.
·         Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi  pokok perusahaan
·         Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.
·         Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit
·         Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan peyesuaian
·         Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan material atau adanya transaksi antar pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa
·         Sifat laporan Auditor yang diharapkan akan diserahkan ( sebagai contoh : laporan Auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian)

Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan pada saat pekerjaan harus dilaksanakan yaitu membuat suatu program audit secara tertulis (satu set program audit tertulis) untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai dengan keadaan. Selama berlangsungnya audit, perubahan  kondisi dapat menyebabkan terjadinya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut.

Auditor harus mempertimbangkan apakah suatu keahlian khusus diperlukan, seperti dalam mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut, yang mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau ahli dari luar. Jika penggunaan jasa tenaga ahli tersebut direncanakan, auditor harus memiliki pengetahuan memadai yang bersangkutan dengan computer untuk mengkomunikasikan tujuan pekerjaan ahli lain tersebut; untuk mengevaluasi apakah hasil prosedur yang telah ditentukan tersebut mencapai tujuan auditor; dan untuk mengevaluasi hasil prosedur audit yang diterapkan berkaitan  dengan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lain yang direncanakan.

Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya, yakni sebagai berikut :
·         Untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam situasi saat itu
·         Untuk membantu menekan biaya audit
·          Untuk menghindari salah pengertian dengan klien

Terdapat tujuh bagian utama dalam perencanaan audit, yakni sebagai berikut :
·         Perencanaan awal audit
·         Memperoleh informasi mengenai latar belakang
·         Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien
·         Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
·         Menentukan materialitas dan risiko
·         Memahami struktur pengendalian intern
·         Mengembangkan  rencana dan program audit secara menyeluruh




2.2 MENERIMA KLIEN DAN MELAKUKAN PERENCANAAN AUDIT AWAL

A.Perencanaan audit awal.

            Ada empat hal yang keseluruhannya harus dilakukan lebih dulu dalam audit:
1.      Auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang.Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting.Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal,sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tidak bisa ditutup kembali.
2.      Auditor mengindentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit.Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya.
3.      Untuk menghindari kesalahpahaman,auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien.
4.      Auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan,termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan.
Walaupun memperoleh dan mempertahankan klien bukanlah hal yang mudah dalam profesi yang kompetitif seperti akuntan publik,kantor akuntan publik(KAP),harus berhati-hati dalam memutuskan klien mana yang dapat diterima.Tanggung jawab hukum dan profesional KAP adalah sedemikian rupa,sehingga klien yang kurang memiliki integritas atau selalu memperdebatkan tentang pelaksanaan audit dan fee yang tepat dapat menimbulkan lebih banyak masalah ketimbang manfaat yang diterima.


B. Investigasi atas klien baru

            Sebelum menerima klien baru,kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya,kantor itu akan melakukannya dengan memeriksa,sejauh memungkinkan,prospektif klien ini dalam komunitas bisnis,stabilitas keuangannya dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya.Contoh:Banyak kantor akuntan publik sangat berhati-hati dalam menerima klien baru dari bisnis yang baru terbentuk dan berkembang cepat,banyak dari bisnis-bisnis tersebut mengalami masalah keuangan dan membuat kantor akuntan publik akan menghadapi kewajiban potensial yang signifikan.
            Beban untuk memulai komunikasi,ditanggung oleh auditor penerus,tetapi auditor pendahulu diwajibkan untuk merespons permintaan akan informasi.Akan tetapi,persyaratan kerahasiaan dalam kode perilaku profesional mewajibkan bahwa auditor pendahulu harus memperoleh izin dari klien sebelum komunikasi dapat dilaksanakan.Jika klien tidak tidak mengizinkan komunikasi atau auditor pendahulu tidak akan memberikan respons yang kompetitif,auditor penerus dapat mempertimbangkan secara serius keinginannya untuk menerima penugasan prospektif,tanpa memperhitungkan investigasi lainnya.


C.Klien yang berlanjut.

            Setiap tahun banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit.Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat,jenis pendapat yang akan diberikan,jumlah fee,atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan kerja samanya.











2.3 MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI LATAR BELAKANG

Informasi mengenai latar belakang didapat dengan berbagai cara, diantaranya adalah sbagai berikut:
·         Memahami Bidang Usaha dan Industri Klien
Untuk menginterpretasikan maksud dari informasi yang diperoleh selama audit secara memadai, penting bagi auditor untuk memahami industry klien. Ada tiga alasan mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas industry klien, yakni sebagai berikut.

o   Banyak industri mempunyai aturan akuntansi yang khas yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Misalnya, jika auditor mengaudit badan-badan pemerintah, auditor harus memahami aturan-aturan dalam akuntansi pemerintahan. Akan terdapat aturan akuntansi yang khas untuk perusahaan konstruksi, kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan banyak organisasi lainnya.
o   Auditor sering dapat mengidentifikasikan risiko dalam industri yang akan mempengaruhi penetapan risiko audit yang dapat diterima, atau bahkanmengaudit perusahaan dalam industry tersebut dapat dibenarkan.
o   Terdapat risiko bawaan yang pada hakikatnya sama bagi seluruh klien dalam industry yang bersangkutan. Pemahaman risiko tersebut menolong auditor dalam mengidentifikasi risiko bawaan dari klien. Contohnya antara lain, risiko bawaan potensi keusangan persediaan dalam industry rumah mode, risiko bawaan kolektibilitas piutang usaha dalam industry pinjaman konsumen, dan risiko bawaan cadangan kerugian dalam asuransi kebakaran. Pengetahuan mengenai industry klien dapat diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya adalah diskusi dengan auditor sebelumnya, pertemuan dengan pegawai klien, pedoman audit industry, teks pelajaran, majalah industry, atau asosiasi industry.

·         Meninjau Pabrik dan Kantor
Peninjauan atas fasilitas klien bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bidang usaha dan operasi klien karena akan diproleh kesempatan untuk menemui pegawai kunci dan mengamati operasi dari tangan pertama. Peninjau langsung atas fasilitas fisik akan membantu auditor dalam memahami pengamanan fisik atas aktiva dan dalam menginterpretasikan data akuntansi dengan cara memberikan kerangka acuan dalam visualisasi aktiva seperti persediaan dalam proses dan peralatan public.

·         Menelaah Kebijakan Perusahaan
Keputusan-keputusan dasar yang menyangkut kebijakan seperti kebijakan tentang pengendalian intern, pelepasan sebagian dari usaha, kebijakan kredit, pinjaman ke perusahaan afiliasi, dan kebijakan akuntansi untuk mencatat aktiva dan pengakuan pendapatan, harus selalu dievaluasi dengan teliti sebagai bagian dari audit untuk menetapkan apakah manajemen memperoleh wewenang dari dewan komisaris untuk membuat keputusan tertentu dan untuk meyakinkan bahwa keputusan manajemen telah tercermin dalam laporan keuangan.

·         Mengidentifikasi Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Hubungan istimewa didefinisikan sebagai perusahaan afiliasi, pemilik utama perusahaan klien, atau pihak lainnya yang berhubungan dengan klien, dimana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi pihak lainnya. Contoh umum adalah transaksi penjualan atau pembelian antara perusahaan induk dan anak, pertukaran peralatan antara dua perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama, dan peminjaman kepada pegawai, serta adanya pengaruh kuat pelanggan utama terhadap manajemen klien.



·         Mengevaluasi Kebutuhan akan Spesialis dari Luar
Jika auditor mengahadapi situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, mungkin perlu baginya untuk menghubungi seorang spesialis. Contohnya adalah penggunaan seorang spesialis berlian untuk menilai biaya penggantian berlian, atau seorang spesialis aktuaris untuk menetapkan kelayakan nilai yang tertulis dari cadangan kerugian asuransi, atau konsultasi dengan pengacara untuk membuat interpretasi hukum dari sebuah kontrak.


2.4  MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN HUKUM KLIEN

Tiga dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan Adalah :
(1) akta pendirian dan anggaran perusahaan,
(2) risalah rapat direksi, komisaris, dan pemegang saham dan
(3) kontrak. Beberapa informasi mengenai kontrak, harus diungkapkan dalam keuangan.

Pengetahuan awal pengetahuan hukum dan catatan ini akan memungkinkan auditor untuk menginterprestasikan bahan bukti selama penugasan berlangsung dan menjamin bahwa pengungkapan yang pantas telah dilakukan dalam laporan keuangan.

a.      Memahami bidang usaha dan industri klien, diperlukan untuk mengetahui kekhasan aturan akuntansi,menidentifikasi risiko industri dan risiko bawaan.
1) pihak terkait : adalah pihak terkait, pemilik utama perusahaan klien atau pihak lain     yang berhubungan dngan klien, dimana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau peraturan operasional lainnya.
2) corporate charter : diberikan oleh negara tempat perusahaan berada dab dokumen yang sah diperlukan untuk mengenali perusahaan sebagai entitas terpisah
3) corporate minutes : catatan resmi dari pertemuan dewan direksi dan pemegang saham.

b.      Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien.Dokumen dan catatan hukum yang diperlukan adalah akte pendirian daanggaran dasar perusahaan, notulen rapat, dan kontrak. Client bussiness risk : resiko bahwa klien akan gagal dalam usahanya dan gagal mencapai tujuannya
c.       Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan.
d.      Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan .
e.      Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian .
f.        Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh .


2.5  MELAKSANAKAN PROSEDUR ANALITIS PENDAHULUAN

Tujuan pelaksanaan  prosedur analisis :
·         Memahami bidang usaha klien
·         Penetapan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya
·         Indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan
·         Mengurangu pengujian audit yang terinci

A.     Menentukan materialistis dan risiko

Materialistis dan risiko Adalah unsure penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan.
Materialistas Adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi.

Langkah-langkah dalam penetapan materialistas Adalah sebagai berikut :
Langkah 1 : menetukan pertimbangan awal mengenai materialistas
Langkah 2 : mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialistas
Langkah 3 : mengestimasikan total salah saji dalam segmen
Langkah 4 : mengestimasikan salah saji gabungan
Langkah 5 : membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan awal mengenai meterialistas.

Estimasi jumlah kekeliruan atau salah saji dalam tiap segmen (langkah 3) terjadi selama audit. Langkah 4 dan 5 dilakukan pada tahap penyelesaian audit. Selain itu,risiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit.

B.      Memahami struktur pengendalian interen

Luasnya pemahaman tersebut ,paling tidak,mencukupi untuk merencanakan audit yang memadai,dalam hal empat masalah spesifik perencanaan,yakni sebagai berikut :

·         Auditability
Auditor harus mendapatkan informasi yang cukup memusakan mengenai integritas manajemen dan sifat serta lus catatan akuntansi,sehingga bahan bukti kompeten tersedia untuk mendukung saldo laporan keuangan.

·         Potensi salah saji yang material
Pemahaman seharusnya memungkinkan auditor untuk mengenditifikasi jenis-jenis kekeliruan dan ketidakberesan yang potensial yang dapat mempengaruhi laporan keuangan,dan menetapkan risiko akibat kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam jumlah yang material terhadap laporan keuangan.

·         Risiko penemuan
Informasi mengenai struktur pengendalian intern dugunakan untuk menetapkan risiko pengendalian bagi setiap tujuan pengendalian,yang selanjutnya mempengaruhi risiko penemuan yang direncanakan.

·         Perancangan pengujian
Informasi yang diperoleh seharusnya memungkinkan auditor untuk merancang pengujian saldo laporan keuangan yang efektif. Pengujian tersebut mencakup baik pengujian terinci atas transaksi maupun atas saldo,prosedur analisis dan yang disebut sebagai pengujian subtantif.

Berikut ini prosedur yang berkaitan dengan perancangan dan penempatan dalam operasi dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien :

·         Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha
·         Tanya jawab dengan pegawai klien
·         Kebijakan dan pedoman system klien
·         Inspeksi dokumen dan catatan
·         Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha

C.      Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh
Rencana audit dan program audit berkaitan dengan jenis-jenis pengujian audit yang dilakukan,yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern,pengujian atas pengendalian,pengujian substantive atas transaksi,prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo.

D.     Prosedur analisis
Prosedur analisis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya,atai antara data keuangan dengan non keuangan.

Prosedur analisis antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
·         Membandingkan informasi keuangan tahun berjalan dengan :
-          Tahun-tahun sebelumnya
-          Perusahaan lain di industry yang sama atau rata-rata industry
-          Anggaran dan prakiraan
-          Estimasi prediktif auditor
·         Analisis mengenai hubungan antara unsur-unsur informasi keuangan yang diharapkan bersesuian dengan pola yang terprediksi
·         Membandingkan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan
·         Membandingkan dari cabang yang satu dengan yang lainnya,atau antara lokasi yang satu dengan yang lainnya.
Beberapa hal yang harus dinyatakan dari hasil pelaksanaan prosedur analisis,antara lain sebagai berikut :
·         Pemahaman tentang bidang usaha dan industry klien
·         Karakteristik keuangan dari industry yang bersangkutan
·         Penetapan kemampuan klien untuk mempertahankan kelangsungan usahanya
·         Penekanan audit  karena adanya indikasi kekeliruan dalam laporan keuangan seperti adanya perbedaan yang signifikan antara data keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya,atau antara data keuangan klien dengan data keuangan dari industry terkait

Contoh beberapa prosedur analisis dalam kaitannya dengan tes saldo nilai persediaan pada siklus persediaan dan pergudangan Adalah sebagai berikut :

Prosedur analisis
Kemungkinan kekeliruan
Bandingkan persentase margin bruto dengan tahun lalu
Lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan
Bandingkan perputaran persediaan dengan tahun lalu
Keusangan persediaan yang berdampak pada harga pokok penjualan
Bandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun lalu
Lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok persediaan
Bandingkan nilai persediaan dengan tahun lalu
Kekeliruan dalam kompilasi biaya per unit atau perluasannya yang berdampak pada persediaan dan harga pokok penjualan
Bandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun lalu
Salah saji biaya per unit persediaan,terutama upah langsung dan overhead pabrik,yang berdampak pada persediaan dan HPP

Tujuan prosedur analisis pada tahap penyelesaian audit Adalah untuk menunjukkan kemungkinan adanya salah saji/kekeliruan (arahan perhatian) dan menilai kelangsungan hidup usaha.
Prosedur analisis pada tahap penelaahan secara menyeluruh tersebut dapat membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Penelahaan secara menyeluruh umumnya meliputi pembacaan laporan keuangan dan catatannya serta mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
a.      Kecukupan bukti yang terkumpul sebagai respon terhadap saldo yang tidak biasa atau yang tidak diharapkan,yang diidentifikasi pada waktu perencanaan audit atau dalam pelaksanaan audit.
b.      Saldo atau hubungan yang tidak biasa atai tidak diharapkan yang sebelumnya tidak diidentifikasi.


Sumber informasi
Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan prosedur analisis dapat diperoleh dari :
·         Surat kabar dan majalah industri
·         Laporan keuangan periode berjalan dan periode-periode sebelumnya
·         Rencana kerja dan anggaran perusahaan
·         Data-data non keuangan




2.6  KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT

1.      Pengertian dan Fungsi Kertas Kerja Audit

Auditor harus mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk mendukung kesimpulan hasil audit yang disajikannya dalam laporan hasil audit. Bukti yang dikumpulkan itu harus didokumentasikan dengan baik. Dokumen dimaksud disebut dengan Kertas Kerja Audit (working papers), memuat rekaman kegiatan audit yang dilakukannya selama melaksanakan audit. Disamping berfungsi sebagai media untuk mendukung kesimpulan hasil audit, kertas kerja juga berfungsi sebagai:
a.       Jembatan/mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien denganlaporan hasil audit.
b.      Media bagi auditor untuk mempertanggung jawabkan prosedur/langkahaudit yang dilakukannya sehubungan dengan penugasan yang dijalankan.
c.       Media untuk mengkoordinir dan mengorganisasi semua tahap audit mulaidari tahap perencanaan sampai pelaporan.
d.      Dokumen yang dapat memberikan pedoman bagi auditor berikutnya yang melakukan penugasan audit pada instansi/satuan kerja yang sama.
Kertas  kerja  didefinisikan  sebagai  catatan - catatan  yang  diselenggarakan oleh  auditor  mengenai  prosedur  audit  yang  ditempuh,  pengujian yang dilakukan,informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan denganpelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya.



2.      Isi Kertas Kerja Audit
Kertas kerja audit meliputi semua berkas yang dibuat mulai dari perencanaan sampai dengan konsep laporan hasil audit, antara lain terdiridari: program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis,memorandum, surat konfirmasi, pernyataan dari klien, ikhtisar dan salinan/copy dari dokumen yang dikumpulkan, daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, draft laporan hasil audit, dan sebagainya. Kertas kerja tidak hanya berwujud kertas, tetapi dapat pula berupa pita magnetis, film, atau media yang lain.
Kertas kerja berupa salinan/copy dokumen audit diberi cap “COPY SESUAI ASLINYA, DIBERIKAN UNTUK AUDITOR” dan ditanda tangani/paraf oleh petugas/counterpart yang ditugaskan manajemen.
Secara lebih rinci dokumen yang terdapat pada KKA harus meliputi aspek-aspek berikut:
a.       Perencanaan
b.      Pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistempengendalian internal
c.       Prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, analisa yangdibuat dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor
d.      Review atas KKA
e.       Pelaporan hasil audit
f.       Monitoring tindak lajut terhadap hasil audit


3.      Persyaratan Kertas Kerja Audit
Kertas kerja audit memperlihatkan kecakapan teknis dan keahlianprofesional dari auditor yang menyusunnya. Seorang auditor yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya akan menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat.Agar bermanfaat, kertas kerja harus lengkap, teliti, ringkas, jelas dan rapi:
a.       Kertas kerja yang lengkap :
1)      Berisi semua informasi utama, dengan pengertian semua informasipenting harus dicantumkan dalam kertas kerja
2)      Tidak memerlukan penjelasan tambahan. Auditor harus mempertimbang-kan bahwa kertas kerja akan direviu dan digunakan oleh seniornya untukpenyusunan laporan dan reviu hasil audit.
b.      Auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan.
c.       Kertas kerja harus dibatasi pada informasi pokok saja yang diperlukan dan relevan dengan tujuan audit dan disajikan secara ringkas, tidak memuat data yang tidak perlu.
d.      Kertas kerja harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan sistematis, penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari.
e.       Kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam penyusunan kertas kerja diperlukan untuk mempermudah ketua tim dan supervisor mereviu hasil pekerjaan dan menyusun laporan hasil audit.


4.      Jenis Kertas Kerja Audit
Dalam rangka mendukung laporan hasil audit, kertas kerja dikelompokkan dalam Daftar Utama (lead/top schedule) dan Daftar Pendukung (supporting schedule);
a.       Daftar Utama merupakan rangkuman dari Daftar Pendukung, disusun sesuai dengan kelompok informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit. Memuat informasi dan kesimpulan hasil audit yang diperlukan untuk penyusunan laporan hasil audit.
b.      Daftar Pendukung memuat tujuan audit, informasi/kegiatan yang diuji, bukti-bukti/dokumen pendukung yang dikumpulkan, metode penelitian dan analisis yang dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan audit, dan kesimpulan yang diperoleh, serta dilengkapi dengan data auditor yang menyusun dan tanggaldan paraf penyusunannya.
Daftar Utama dan Daftar Pendukung merupakan dokumentasi yang terpisah satu sama lain. Untuk menghubungkan keduanya, kertas kerja harus diberi indeks (semacam tanda/nomor/kode yang dibuat untuk mempermudah menghubungkan satu kertas kerja dengan kertas kerja yang lain).


5.      Tujuan Pembuatan Kertas Kerja

Empat tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk:
1)      Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan.
Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya, dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai.


2)      Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya.
Auditor dapat kembali memeriksa kertas kerja yang telah dibuat dalam auditnya, jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai simpulan atau pertimbangan yang telah dibuat oleh auditor dalam auditnya.

3)      Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.
Audit yang dilaksanakan oleh auditor terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Setiap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengkordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja.

4)      Memberikan pedoman dalam audit berikutnya.
Dari Kertas Kerja dapat diperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk audit berikutnya jika dilakukan audit yang berulang terhadap klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, auditor memerlukan informasi mengenai sifat usaha klien, catatan dan anke akuntansi klien, pengendaian intern klien, dan rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam audit yang lalu, jurnal-jurnal adjustment yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporn keuangan yang lalu.


6.      Kepemilikan Kertas Kerja Dan Kerahasiaan Informasi Dalam Kertas Kerja
SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku, ntuk meghindarkan penggunaan hal-hal yag bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yangtidak semestinya.

Kertas keja yang bersifat rahasia berdasarkan SA Seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja.
Aturan Etika 301 berbunyi sebagai berikut:
“Anggota Kompartemen Akuntan Pubik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien”.

Hal-hal yang membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain adalah :
a.       Jika klien tersebut menginginkannya,.
b.      Jika misalnya praktek kantor akuntan dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli harus atas seijin klien.
c.       Dalam perkara pengadilan (dalam perkara pidana).
d.      Dalam program pengendalian mutu, profesi akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesama akuntan publik. Untuk me-review kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku, dalam peer review informasi yang tercantum dalam kertas kerja diungkapkan kepada pihak lain (kantor akuntan public lain) tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut.


7.      Penyimpanan KKA

Untuk memudahkan akses dan pemeliharaannya, dokumen KKA perlu dipilah ke dalam beberapa kategori. pada umumnya terdapat empat kategori berkas KKA, yaitu: Berkas permanen, Berkas berjalan, Berkas lampiran, danBerkas khusus.

a.       Berkas Permanen.
Berkas permanen berisikan data / informasi yang diperlukan oleh auditor untuk memahami gambaran umum auditi. Dilihat dari dimensi waktu, informasi yang dimasukkan dalam berkas permanen adalah informasi yang relatif tidak sering berubah. Dengan adanya berkas permanen, auditor tidak perlu meminta informasi tersebut kepada audit setiap tahun atau setiap kali akan melakukan audit.Jenis informasi yang dimaksudkan dalam berkas permanen, antara lain meliputi: data organisasi auditi, kebijakan dan prosedur operasi, kebijakan akuntansi dan pengendalian internal, dan informasi administratif berkaitan dengan penugasan audit. Data organisasi meliputi; Struktur organisasi dan uraian tugas, Sejarah danuraian pokok dan fungsi auditi, Daftar lokasi unit-unit di bawah organisasi auditi, Kontrak dan perjanjian penting (jika ada), Daftar personil kunci, Daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta Ketentuan hukum dan perundang - undangan terkait.


b.      Berkas Berjalan (Current).
Berkas berjalan berisikan informasi yang berkaitan dengan audit yang sedang dilakukan atau audit yang baru lalu. Terdapat dua sub klasifikasi untuk informasi yang dimasukkan dalam berkas berjalan, yaitu: Berkas umum dan Berkas analisis.
Berkas umum terdiri atas: Surat penugasaan audit, Informasi umum, Hasil pertemuan awal, Program audit, Manajemen waktu audit, Ikhtisar temuan audit, Draft laporan audit, Tanggapan auditi, Pertemuan akhir dan tindak lanjut hasil audit.
Berkas analisis, memuat dokumentasi rinci atas proses pengumpulan dan pengujian bukti audit untuk masing-masing data yang dicakup dalampenugasan audit.

c.       Berkas Lampiran
Berkas ini berisikan lampiran data, catatan, dan dokumen yang menjadi data mentah bagi proses pengujian bukti audit. Informasi mengenai proses dan hasil pengujiannya sendiri dimasukkan dalam berkas audit analisis.

d.      Berkas Khusus
Berkas ini berisikan informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagian besar informasi ini berkaitan dengan indikasi kecurangan yang perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus.Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Kertas Kerja Audit harus disusun dalam satu berkas dan diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan.


BAB III
PENUTUP

3.1.    Kesimpulan
Bukti Audit merupakan segala informasi yang mendukung angka - angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (corroborating information) yang tersedia bagi auditor.
Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya.

Kertas kerja audit berfungsi sebagai; jembatan/mata rantai yangmenghubungkan antara catatan auditi dengan laporan hasil audit, dan dapatpula dipergunakan auditor untuk mempertanggung jawabkan prosedur/langkahaudit yang dilakukannya, mengkoordinir dan mengorganisir semua tahap auditmulai dari perencanaan sampai pelaporan, dan sebagai dokumen yang dapatdigunakan oleh auditor berikutnya.

Kertas kerja yang baik harus lengkap, teliti, ringkas, jelas dan rapi, disimpan dan dijaga kerahasiannya. Agar mudah diakses, lazimnya kertas kerja audit dikelompokkan dalam berkas permanen (permanent file), berkas berjalan (current file), berkas lampiran dan berkas khusus.

3.2.     Saran-saran
Diharapkan pada pambaca makalah ini dapat dengan mudah memahami tentang Perencanaan Audit, Bukti Audit dan Kertas Kerja Audit. Dan diharapkan juga kepada pembuat makalah selanjutnya agar lebih mengembangkan pembahasan tentang pengauditan yang telah kami buat.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Marks S. Beasley, and Amir Abadi Jusuf, Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach, An Indonesian Adaptation, 12th ed. Prentice Hall 2009