BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Audit
atas siklus pengeluaran mencakup dua pendekatan yaitu pengujian pengendalian
dan pengujian subtantif. Pengujian pengendalian bertujuan untuk memahami struktur
pengendalian intern terhadap siklus pembelian, yangselanjutnya digunakan
sebagai dasar pengujian subtantif. Pengujian subtantif dimaksudkan untuk
melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah srta kesesuain jumlah
penyajiannya terhadap prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia.
1.2
Rumusan
Masalah
Rumusan masalah
penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaima
perlakuan akuntansi terhadap audit siklus pengeluaran?
2. Apa
tujuan audit siklus pengeluaran?
3. Bagaimana
prosedur audit siklus pengeluaran?
1.3
Tujuan
Tujuan penulisan
makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk
mengetahui perlakuan akuntansi terhadap audit siklus pengeluaran.
2. Untuk
mengetahui tujuan audit siklus pengeluaran.
3. Untuk
mengetahui prosedur audit siklus pengeluaran.
1.4
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1
PERLAKUAN
AKUNTANSI TERHADAP AUDIT SIKLUS PENGELUARAN
Deskripsi
Siklus Pengeluaran
Siklus
pengeluaran terdiri dari transaksi pengeluaran barang dan jasa. Barang yang
diperoleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan
untuk enghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau sediaan
dan surat berharga yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan
pendapatan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Jasa yag diperoleh
perusahaan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Yang
hanya menghasilkan manfaat satu tahun atau kurang (jasa personel, bunga,
asuransi, iklan)
2. Jasa
yang menhasilakn manfaat lebih dari stu tahun (aktiva tak berwujud)
Umumnya
transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri
dari:
1. Transaksi
pembelian
2. Transaksi
pengeluaran kas
Sistem pengeluaran terdiri dari berbagai
sistem informasi berikut ini:
1. Sistem
pembelian, yang terdiri dapri prosedur:
a. Prosedur
permintaan pembelian
b. Prosedur
order pembelian
c. Prosedur
penerimaan brang
d. Prosedur
penyimpanan barang
e. Prosedur
pembuatan bukti kas keluar
f. Prosedur
pencatatan uang
2. Sistem
pengeluaran kas, yang terdiri dari jaringan prosedur:
a. Prosedur
pembayaran bukti kas keluar
b. Prosedur
pencatatan pengeluaran kas
Perlakuan
Akuntansi terhadap Transaksi Pembelian
ü Aktivitas
Pengendalian - Transaksi Pembelian
Aktivitas
pengendalian dari suatu perusahaan yang relevan dengan tujuan audit spesifik
untuk transaksi pembelian, dengan mengidentifikasi beberapa dokumen dan catatan
penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi pembelian secara kredit.
Pembahasan tentang fungsi-fungsi ini juga mencakup bagaimana prosedur
pengendalian terjali sedemikian rupa untuk mengurangi resiko salah saji dalam
asersi-asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian.
Diantara aktivitas pengendalian yang dibahas adalah pemisahan tugas,
pengedalian fisik, pengendalian manajemen, dan pengendalian akuntansi komputer.
Pertimbangan akan diberikan kepada prosedur yang digunakan auditor untuk
memperoleh dan memdokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal, serta
melakukan pengujian pengendalian yang digunakan dalam membuat penilaian akhir
atas resiko pengendalian untuk transaksi pembelian.
ü Fungsi
yang Terkait
Fungsi
yang terkait dan tanggung jawab setiap fungsi dalam transaksi pembelian adalah
sebagai berikut:
1. Fungsi
Gudang
Fungsi gudang
bertanggung jawab untuk mengajukan perminttan pembelian sesuai dengan posisi
sediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh
fungsi penerimaan.
2. Fungsi
Pembelian
Fungsi pembelian
bertanggung jawab untuk mempeoleh mengenai informasi harga barang, menentukan
pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian
kepada pemasok yang telah dipilih.
3. Fungsi
Penerimaan Barang
Fungsi ini bertanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan atas jenis, mutu, dam kuantitas brang yang
diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut
diterima oleh perusahaan. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk menerima
barang dari pebeli yang berasal dari transaksi retur penjualan.
4. Fungsi
Pencatatan Utang
Fungsi ini bertanggung
jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan
untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi
sebagai catatan utanag atau menyelenggarakan buku pembantu utang sebagai buku
pembantu utang.
5. Fungsi
Akuntansi Biaya
Fungsi ini bertanggung
jawab untuk mencatat sediaan dan aktiva tetap.
6. Fungsi
Akuntansi Umum
7. Fungsi
Penerima Kas
Secara
garis besar transaksi pembelian mencakup prosedur:
1. Fungsi
gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian.
2. Fungsi
pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok.
3. Fungsi
pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan
pemilihan pemasok.
4. Fungsi
pembelian membuat order pembelian kepada pemasok pilihan.
5. Fungsi
penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok.
6. Fungsi
penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk
disimpan.
7. Fungsi
penerimaan melaporkan penerimaan kepada fungsi akuntansi.
8. Fungsi
akuntansi memnerima faktur dari pemasokdan atas dasar faktur dari pemasok
tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul atas transaksi
pembelian.
ü Dokumen
dan Catatan yang Umum dalam Transaksi Pembelian
Sejumlah
dokumen dan catatan umum yang tercakup dalam siklus pengeluaran-transaksi
pembelian adalah sebagai berikut:
1.
Surat permintaan
pembelian
2.
Surat permintaan
otorisasi investasi
3.
Surat permintaan
otorisasi reparasi
4.
Surat permintaan
penawaran harga
5.
Surat pesanan pembelian
6.
Laporan penerimaan
barang
7.
Surat perubahan order
pembelian
8.
Bukti kas keluar
9.
Faktur penjual/pemasok
Catatan
akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah:
1. Register
bukti kas keluar
2. Jurnal
pembelian
3. Buku
pembantu utang
4. Buku
pembantu sediaan
Pemrosesan
transaksi pembelian mencakup fungsi-fungsi pembelian berikut:
1. Pengajuan
pembelian.
Suatu
transaksi diawali dengan proses pemberian persetujuan atas transaksi yang akan
dilakukan dengan pihak ketiga yang independen. Banyak perusahaan memisahkan
subfungsi- subfungsi untuk transaksi dalam jumlah dolar tertentu. Permitaan
yang diajukan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain,
yang meliputi:
a. Pencantuman
nama pemasok yang telah disetujui.
Proses menyetujui
pemassok yang akan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan
merupakan pengendalian yang penting, terutama dalam sistem akuntansi yang
mengandalkan pada pengendalian komputer.
b. Pengajuan
kembali permintaan barang dan jasa.
Permintaan pembelian
merupakan awal dari jejak transaksi yang mendokumentasikan bukti dalam
mendukung asersi manajemen seperti eksistensi atau kejadian transaksi
pembelian. Permintaan pembelian menyediakan bukti tentang tujuan audit yang
spesifik. Pengendalian penting yang harus dipertimbangkan perusahaan adalah bahwa
seluruh permintaan memenuhi kebijakan otorisasi yang ditetapkan oleh
perusahaan.
c. Pembuatan
besarnya pesanan pembelian.
Departemen pembelian
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pesanan pembelian hanya setelah menerima
permintan pembelian yang disetujui dengan benar. Pembuatan pesanan pembelian
merupakan kelanjutan dari proses pemrakarsaan transaksi. Peran pembelian adalah
untuk memastikan sumber pasokan terbaik dan untuk baran-barang yang penting,
mendapatkan harga penawaran yang paling kompetitif.
Pesanan pembelian juga
menjadi bagian dari jejak transaksi untuk mendokumentasikan bukti yang
mendukung asersi eksistensi atau kejadian pada transaksi pembelian. Pengecekan
independen selanjutnya atas disposisi pesanan pembelian untuk review status
semua pesanan pembelian terbuka dan belum terpenuhi berkaitan asersi
kelengkapan pada transaksi pembelian.
2. Penerimaan
barang dan jasa.
Pesanan
pmbelian yang sah merupakan otorisasi bagi departemen penerimaan untuk menerima
barang yang dikirim oleh pemasok. Penerimaan barang dan jasa ini biasanya
mebuktikan bahwa suatu transaksi dan penetapan kewajiban telah terjadi.
Personil departemen penerimaan harus membandingkan barang yang diterima dengan
uraian yang tercantum dalam pesanan pembelian, menhitung barang, dan memerikasa
kemungkinan adanya barang yang rusak. Penerimaan barang dan jasa atau
pengiriman fisik barang atau jasa, yang mencakup:
a. Penerimaan
barang
b. Penyimpanan
barang yang diterima untuk perusahaan.
c. Pengenbalian
barang ke pemasok.
3. Pembuatan
laporan penerimaan
Laporan
penerimaan bernomor urut harus dibuat untuk setiap pesanan yang diterima,
untuk mendokumentasikan bahwa kewajiban
telah ditetapkan. Laporan penerimaaan barang merupakan dokumen penting dalm
mendukung asersi eksistensi atau kejadian untuk transaksi pembelian. Informasi
yang ada dalam laporan penerimaan akan diteruskan ke bagian utang usaha melalui
salinan laporan penerimaan atau secara elektronis.
4. Penyimpanan
barang yang diterima sebagai persediaan
Pemisahan
fungsi penyimapanan barang yang diterima sebagai persediaan dari fungsi lainnya
yang terlibat dalam pembelian dapat mengurangi terjadinya resiko pembelian yang
tidak diotorisasi atau penyalahgunaan barang. Perusahaan harus menyimpan barang
di tempat yang aman dengan akses yang terbatas dan diawasi secara memadai.
5. Pencatatan
kewajiban.
Penerimaan
barang dan jasa biasanya menetapkan suatu kewajiban bag perusahaan untuk
menyelesaikan transaksi. Akuntansi akrual mensyaratkan penetapan kewajiban.
Pengakuan formal oleh perusahaan atas kewajiban hukum, yang meliputi:
a. Pembuatan
voucher pembayaran dan pencatatan kewajiban.
b. Pertanggungjawaban
atas transaksi yang telah dicatat.
Pengendalian atas
pencatatan aseri dan asersi/tujuan audit spesifik yang berkaitan meliputi
hal-hal berikut:
a. Menetapkan
kesesuaian antara rincian dalam voucher dengan faktur penjual serta laporan
penerimaan barang dan pesanan pembelian yang bersangkutan.
b. Membandingkan
tanngal laporan penerimaan dengan tanggal pencatatan voucher. Kedua tanggal itu
harus berada pada periode akuntansi yang sama.
c. Melaksanakn
pengecekan yang independen atas keakuratan matematis dari setiap voucher dan
faktur pemasok pendukungnya.
d. Menentukan
bahwa semua voucher telah dibukukan dan diikhtisarkan secara tepat dalam
catatan akuntansi.
e. Menetapkan
bahwa voucher mencerminkan kewajiban perusahaan dengan cara menunjuk seseorang
untuk meberi persetujuan atas pembayaran voucher.
f. Meberikan
kode atas distribusi akun, dengan menunjukkan akun aktiva atau beban yang harus
didebet, ke voucher tersebut.
g. Dokumen
pendukung harus segara distempael, dilubangi, atau dibubuhi tanda lainnya agar
dokumen tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk mengajukan permintaan
pembayaran.
6.
Pembuatan voucher dan
pencatatan kewajiban
Setelah
menerima faktur dari penjual, biasnya personil depatemen utang uaha akan
memasukkan data transaksi melalui terminal. Program edit akan menegecek hal-hal
seperti validitas nomor pemasok, kecocokan antar kuantitas dalam voucher dengan
yang diterima, menguji keakuratan matematis pada faktur penjual danvoucher, membandinhkan
klasifikasi akun pada voucher dengan klasifikasi akun pada pesanan pembelian.
ü Aktivitas
Pengendalian dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian
Aktivitas
pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteki salah saji mencakup:
1. Otorisasi
umum dan khsus untuk setiap pembelian
2. Setiap
surat order pembelian haru didasarkan pada surat permintaan yang telah
diotorisasi.
3. Setiap
penerimaan barang harus didasrkan pada surat order pembelian ang telah
diotorisasi.
4. Fungsi
penerimaan barang menhitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang
diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian yang
telah diotorisasi.
5. Penyerahan
barang dari fungsi penerimaan barang ke fungsi gudang harus didokumentasikan.
6. Bukti
kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.
7. Setiap
pencatatan ke register bukti kas harus didukunhg dengan bukti kas keluar yang
dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
8. Pengecekan
secara independen posting ke dalm buku pembantu usaha, sediaan, aset tetap,
dengan akun kontol yang bersangkutan dalam buku besar.
9. Pertanngung
jawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak.
10. Panduan
akun dan review terhadap pemberian kode akun.
11. Review
kinerja secara periodik.
Perlakuan
Akuntansi terhadap Transaksi Pengeluaran Kas
ü Fungsi
yang Terkait
Fungsi
yang terkait dan tanggung jawab setiap fungsi dalam transaksi pengeluaran kas
adalah sebagai berikut:
1. Fungsi
yang memerlukan pengeluaran kas
2. Fungsi
pencatat utang
3. Fungsi
keuangan
4. Fungsi
akuntansi biaya
5. Fungsi
akuntansi umum
6. Fungsi
audit intern
7.
Fungsi penerima kas
ü Dokumen
dan Catatan yang Umum dalam Transaksi Pengeluaran Kas
Sejumlah
dokumen dan catatan umum yang tercakup dalam siklus pengeluaran-transaksi
pengeluaran kas adalah sebagai berikut:
1. Permintaan
cek
Berfungsi sebagai
sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi
pencatat utang untuk membuatbukti kas keluar.
2. Bukti
kas keluar
Berfungsi sebagai
perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan sebesar yang tercantum dalam
dokumen tersebut. Selain itu, juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang
dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi
pencatatan berkurangnya utang.
3. Cek
Merupakan dokumen yang
digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada
orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Pilihan dalam penggunaan
cek untuk pembayaran adalah chek issuer membuat
cek atas nama dan chek issuer membuat
cek atas unjuk.
4. Kuitansi
Dokumen ini merupakan
bukti tanda terima cek dari penerimaan cek pembayaran.
5. Register
cek
Digunakan untuk
mencatat pengeluaran kas dengan cek, digunakan untuk menvatat cek-cek
perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau
pihak lain.
6. Buku
besar
Akun buku besar yang
terkait dalam transaksi pengeluaran kas adalah utang usaha dan kas.
ü Aktivitas
Pengendalian dalam Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas
Aktivitas
pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteki salah saji mencakup:
1. Penandatanganan
cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya.
2. Pembubuhan
cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen
pendukungnya.
3. Pengecekan
secara independen antara cek dan bukti kas keluar.
4. Pertanggungjawaban
semua nomor urut cek.
5. Pengecekan
secara independen posting ke dalam
catatan akuntansi.
6. Rekonsiliasi
bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen.
7. Pengecekan
secara independenterhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek dan tanggal
pencatatannya.
Ø Penilaian
Sistem Pengendalian Intern Siklus Pengeluaran
Kuisoner
|
Y = Ya T = Tidak
|
||||||
TR
= Tidak Relevan
|
|||||||
Y
|
T
|
TR
|
|||||
Penyimpanan dan Pengawasan Fisik
|
|
|
|
||||
1.
|
Apakah
persediaan:
a. Dipisahkan
atas kelompok:
1. Bahan
baku?
2. Barang
dalam proses?
3. Barang
jadi/dagang?
4. Bahan
pembantudan suku cadang?
b. Diatur
secara rapi dan tertib?
c. Tercegah
dari:
1. Pencurian?
2. Kerusakan?
3. Kebakaran,
banjir, dan risiko lain?
d. Secara
berkala dicocokkan dengan kartu gudang?
|
|
|
|
|||
2.
|
Apakah persediaan di bawah pengawasan
seorang penjaga gudang atau orang tertentu lainnya?
|
|
|
|
|||
3.
|
Apakah kecuali petugas gudang dilarang
masuk gudang?
|
|
|
|
|||
4.
|
Apakah setiap pengeluaran barang jadi
berdasarkan bukti penjualan tertulis?
|
|
|
|
|||
5.
|
Apakah setiap pengeluaran barang
jadi/barang dagang harus berdasarkan surat jalan atau sejenisnya yang
diotorisasi penjabat perusahaan yang berwenang?
|
|
|
|
|||
6.
|
Apakah terdapat pos-pos penjagaan yang
mengawasi arus masuk keluar barang secara efektif?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Pembukuan Persediaan
|
|
|
|
||||
7.
|
Bila klien menggunakan sistem
persediaan perpetual (perpetual
inventory sistem)
a. Apakah
dibuat kartu persediaan untuk:
1. Bahan
baku?
2. Barang
dalam proses?
3. Barang
jadi/dagang?
4. Bahan
pembantu dan suku cadang?
b. Apakah
kartu persediaan tersebut dipegang oleh staf yang tidak menguasai persediaan
secara fisik?
c. Apakah
total jumlah menurut kartu persediaan tersebut secara berkala dicocokkan
dengan akun kontrol (buku besar) persediaan?
d. Apakah
saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil stock opname paling sedikit setahun sekali?
e. Bila
terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh orang yang tidak menguasai
persediaan secara fisik atau pemegang kartu persediaan?
f. Apakah
penyesuaian (adjusment) atas
selisih diotorisasi oleh petugas berwenang?
|
|
|
|
|||
8.
|
Bila digunakan sistem periodik,
sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan.
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Stock Opname
|
|
|
|
||||
9.
|
Apakah yang mengawasi/melakukan
perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan terpisah dari:
a. Penguasaan
secara fisik atas barang (penjaga gudang dan sebagainya)?
b. Pencatatan
kartu persediaan?
|
|
|
|
|||
10.
|
Apakah dibuat instruksi tertulis untuk
pelaksanaan stock opname?
|
|
|
|
|||
11.
|
Apakah dilakukan pisah batas (cut-off) atas penerimaan dan
pengeluaran barang selama stock opname?
|
|
|
|
|||
12.
|
Apakah barang yang penjualannya lambat
(slow moving), usang (obselete), rusak dipisahkan?
|
|
|
|
|||
13.
|
Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan buku besar?
|
|
|
|
|||
14.
|
Apakah persediaan akhir dinilai secara
konsisten dengan tahun sebelumnya?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Sistem Pembiayaan
|
|
|
|
||||
15.
|
Bila terdapat sistem perhitungan biaya
(costing system), apakah:
a. Sesuai
dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia?
b. Cocok
dengan produk?
c. Terancang
untuk menecegah pemborosan?
d. Dicocokkan
dengan laporan keuangan?
e. Menggunakan
biaya standar/kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya?
f. Varians
yang timbul dibuat analisisnya?
|
|
|
|
|||
16.
|
Apakah hal-hal sebagai berikut
dilaporakan segera kepada manajemen (untuk perbaikan/diambil keputusan):
a. Rencana
kebutuhan?
b. Barang-barang
yang penjualannya lambat?
c. Barang
yang usang?
d. Barang
yang rusak?
e. Kelebihan
persediaan?
f. Persediaan
sisa (scrap)?
|
|
|
|
|||
17.
|
Apakah untuk persediaan berikut
dikendalikan dengan baik dan dibukukan sebagaimana seharusnya?
a. Barang
konsinyasi keluar (milik kklien)?
b. Barang
konsinyasi yang diterima (milik perusahaan lain untuk dijualkan)?
c. Barang
dalam costumer bounded warehouse atau
broker’s warehouse?
d. Barang
pada kontraktor/subkontraktor?
e. Bahan
baku yang disediakan oleh pelanggan/pemesan (customer-supplied materials)?
f. Barang
kemasan perusahaan yang dapat dikembalikan (retunable containers)?
g. Barang
kemasan?
h. Per
produk (by-product)?
|
|
|
|
|||
18.
|
Apakah barang-barang tersebut pada
butir 16 secara fisik dipisahkan ( bila mungkin dilakukan)?
|
|
|
|
|||
19.
|
Apakah jumlah rata-rata persediaan
cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan?
|
|
|
|
|||
20.
|
Apakah produksi dilakukan berdasarkan:
a. Pesanan
(job rder costing)?
b. Produksi
massa (process costing)?
|
|
|
|
|||
21.
|
Jika berdasarkan pesanan, apakah
dibuat lembar pesanan (job order cost
sheet) untuk setiap pesanan?
|
|
|
|
|||
22.
|
Apakah metode penilaian persediaan
berdasarkan:
a. Biaya:
- masuk
pertama keluar pertama (first in-first
out-FIFO)
- masuk
terkhir keluar pertama (last in-first
out-LIFO)
- rata-rata
bergerak (moving average)
- rata-rata
tertimbang (weighted average)
b. biaya
atau harga pasar lebih rendah (lower of
cost or market)
c. harga
jual
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Pesanan Pembelian
|
|
|
|
||||
1.
|
Apakah pembelian dilakukan:
1.1 Oleh
pejabat/bagian khusus?
1.2 Yang
terpisah dari bagian:
a. Akuntansi?
b. Pembayaran?
c. Penerimaan
barang?
d. Penyimpanan?
e. Pencatatan
persediaan?
1.3 Dengan
syarat yang menguntungkan (misalnya tender, pemasok terselseksi)?
|
|
|
|
|||
2.
|
Apakah pesanan pembelian (purchase order):
2.1 Dibuat
untuk semua pembelian?
2.2 Diotorisasi
pejabat tertentu?
2.3 Diberi
nomor urut tercetak?
2.4 Tersimpan
lengkap, termasuk yang dibatalkan?
2.5 Blanko
tersimpan dengan baik?
2.6 Tembusan
dikirimkan kepada:
a. Bagian
akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang dan faktur?
b. Bagian
penerimaan barang sebagai otorisasi untuk menerima barang?
|
|
|
|
|||
3.
|
Apakah pembelian dikoordinasi dengan:
3.1 Program
produksi?
3.2 Anggaran
penjualan?
3.3 Batas
persediaan minimum dan maksimum?
|
|
|
|
|||
4.
|
Apakah kebijaksanaan pembelian tidak
dilakukan denagn memberikan keuntungan luar biasa kepada:
4.1 Penjual
tertentu?
4.2 Relasi
staf pembeli atau lainnya?
4.3 Suatu
perusahaan dimana staf mempunyai kepentingan?
4.4 Perusahaan
afiliasi?
|
|
|
|
|||
5.
|
Apakah harga penawaran penjual yang
terdaftar (approved) ditinjau
secara berkala, untuk memastikan bahwa selalu merupakan harga bersaing?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Penerimaan Barang
|
|
|
|
||||
6.
|
Apakah terdapat bagian penerimaan
barang yang terpisah dari:
a. Bagian
pembelian?
b. Bagian
akuntansi?
c. Bagian
pembayaran?
d. Bagian
penyimpanan?
e. Bagian
pencatatan persediaan?
|
|
|
|
|||
7.
|
Apakah barang yang diterima disertai:
a. Surat
jalan atau faktur dari pemasok?
b. Surat
Keterangan Pengangkut?
|
|
|
|
|||
8.
|
Apakah barang yang diterima diperiksa
mengenai:
a. Kuantitas?
b. Keadaan?
c. Spesifikasi
pembelian lainnya?
d. Kecocokan
degan pesanan pembelian?
|
|
|
|
|||
9.
|
Apakah laporan penerimaan barang:
9.1 Dibuat
untuk seluruh penerimaan barang?
9.2 Mencatat
jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan yang sebenarnya?
9.3 Diberi
nomor urut tercetak?
9.4 Disimpan
selengkapnya, termasuk yang dibatalkan?
9.5 Blankonya
disimpan dengan baik?
9.6 Tembusannya
dikirim kepada:
a. Bagian
akuntansi, untuk dicocokkan dengan pesanan pembelian dan faktur?
b. Bagian
pembelian, sebagai informasi bahwa pesanan telah diterima?
|
|
|
|
|||
10.
|
Jika barang ditolak oleh bagian
penerimaan:
10.1 Apakah
dibuat surat jalan?
10.2 Apakah
disimpan oleh bagian penyimpanan?
10.3 Apakah
retur pembelian cukup terkontrol untuk mengurangi jumlah utang yang
dibukukan?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Faktur Pembelian
|
|
|
|
||||
11.
|
Apakah faktur-faktur dari pemasok
diperiksa/dicocokkan oleh staf bagian utang usaha (accounts payable clerk) dengan:
11.1 Pesan
pembelian?
11.2 Laporan
penerimaan barang?
|
|
|
|
|||
12.
|
Apakah staf bagian utang usaha ini terpisah
dari:
12.1 Bagian
pesanan pembelian?
12.2 Bagian
penerimaan barang?
|
|
|
|
|||
13.
|
Faktur ini secara berturut-turut harus
menunjukkan hasil persetujuan seperti:
13.1 Harga
benar?
13.2 Perkalian
dan pertambahan?
13.3 Beban-beban
lain?
13.4 Pengurangan-pengurangan
potongan atau penyisihan (allowance)
lainnya?
13.5 Kode
atau alokasi akun yang harus dibebankan?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Pengeluaran Cek
|
|
|
|
||||
1.
|
Apakah semua pembayaran kecuali untuk
pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek?
|
|
|
|
|||
2.
|
Apakah semua cek yang belum digunakan,
disimpan oleh orang tertentu secara aman?
|
|
|
|
|||
3.
|
Apakah cek diguanakan menurut nomor
urut?
|
|
|
|
|||
4.
|
Apakah semua cek yang dibatalkan tetap
melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak dapat disalahgunakan?
|
|
|
|
|||
5.
|
Apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan
tulisan?
|
|
|
|
|||
6.
|
Apakah kebijakan perusahaan:
|
|
|
|
|||
|
6.1 Tidak memungkinkan penandatanganan
balanko cek?
|
|
|
|
|||
|
6.2 Menghindari mengeluarkan cek
"tunai" (tidak atas nama)?
|
|
|
|
|||
|
6.3 Tidak mengeluarkan cek mundur?
|
|
|
|
|||
7.
|
Haruskah semua cek:
|
|
|
|
|||
|
7.1 Di-counter signrd?
|
|
|
|
|||
|
7.2 Dilengkapi dengan bukti pendukung
yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani?
|
|
|
|
|||
8.
|
Sebutkan batas jumlah yang dapat
ditandatangani hanya seorang:
|
|
|
|
|||
|
Jumlah: Rp
|
|
|
|
|||
|
Oleh:
|
|
|
|
|||
9.
|
Apakah penandatangan cek terpisah dari
orang yang menyimpan uang kas dan pemegang buku?
|
|
|
|
|||
10.
|
Bila digunakan stempel, apakah disimpan
oleh yang berhak menandatangani cek?
|
|
|
|
|||
11.
|
Apakah setiap pembayaran didukung dengan
bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang laindari yang
menandatangani cek dan diparaf?
|
|
|
|
|||
12.
|
Apakah semua bukti segera distempel
"LUNAS" untuk menghindari pembayaran dua kali?
|
|
|
|
|||
13.
|
Apakah orang yang menyiapkan cek berbeda
dengan:
|
|
|
|
|||
|
13.1 Orang yang menandatangani cek?
|
|
|
|
|||
|
13.2 Pembayar uang kas?
|
|
|
|
|||
14.
|
Bila perusahaan menerima cek mundur dari
pelanggan, apakah cek tersebut tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak
ketiga?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Pembelian-Pembelian Khusus
|
|
|
|
||||
14.
|
Apakah pembelian antarperusahaan
afiliasi harganya layak?
|
|
|
|
|||
15.
|
Apakah pembelian antardepartemen dalam
suatu perusahaan:
15.1 Tidak
diperhitungkan laba?
15.2 Bila
terdapat “laba antarperusahaan” laba tersebut telah dieliminasi kembali?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Informasi Umum
|
|
|
|
||||
16.
|
Apakah sistem informasi termasuk:
16.1 Anggaran
pembelian?
16.2 Anggaran
biaya?
16.3 Perbandingan
antara anggaran dengan yang sebenarnya?
16.4 Penjelasan
tertulis atas penyimpangan yang material (penting)?
|
|
|
|
|||
17.
|
Apakah perhitungan rasio yang berikut
secara teratur diperiksa dan dijelaskan dengan cukup:
17.1 Persentase
laba kotor dengan penjualan?
17.2 Persentase
biaya penjualan dengan penjualan?
17.3 Tingkat
perputaran persediaan (inventory
turn-over)?
|
|
|
|
|||
18.
|
Apakah ada prosedur yang cukup untuk
menjamin pertimbangan yang tepat dari:
18.1 Pisah
batas pembelian?
18.2 Penyesuaian
pendapatan dan biaya?
18.3 Laba
yang tidak direalisasi pada barang?
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Utang
|
|
|
|
||||
19.
|
Apakah terdapat buku utang?
|
|
|
|
|||
20.
|
Apakah daftar kreditor/utang:
20.1 Disusun
secara up-to-date
(bulanan/triwulan)?
20.2 Dicocokkan
dengan saldo akun kontrol?
20.3 Secara
periodik diperiksa atas saldo debet yang ada?
|
|
|
|
|||
21.
|
Apakah detail dari kreditor yang lama
belum dibayar diteliti sebab-sebabnya?
|
|
|
|
|||
22.
|
Apakah pemegang buku akun kontrol
utang terpisah dari pemegang Buku Pembatu Utang?
|
|
|
|
|||
23.
|
Apakah pemasok yang banyak mutasinya
mengirimkan perincian perhitungan atau saldo secara periodik, dan dicocokkan
oleh pegawai yang tidak memegang Buku Pembantu Utang?
|
|
|
|
|||
|
|
||||||
A.
|
Kelemahan-kelemahan
lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas:
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
B.
|
Catatan lain:
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
C.
|
Kesimpulan
penilaian (Baik, Sedang, Buruk)?
|
||||||
D.
|
Revisi
kesimpulan penilaian (lampirkan alasannya).
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Klien
|
Dibuat
oleh:
|
Diperiksa
oleh:
|
Indeks
|
||||
Skedul:
|
Tanggal:
|
Tanggal:
|
Periode:
|
||||
2.2
TUJUAN
AUDIT TERHADAP SIKLUS PENGELUARAN
Tujuan audit adalah
untuk meyakinkan bahwa:
ü Persediaan
1. Semua
persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca (existenxe).
2. Semua
persediaan pada tanggal yang ada dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar
persediaan (completeness).
3. Semua
persediaan milik perusahaan (ownership).
4. Penilaian
dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum danditerapkan secara
konsisten (valution).
5. Pos-pos
persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat (classification).
6. Semua
persediaan telah dicatat dengan pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir
tahun dengan tepat (cut-off).
7. Jumlah
rincian persediaan persediaan sesuai dengan buku besar (mechanical accuracy).
8. Semua
persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam
laporan keuangan (disclosure).
ü Beban
Pokok Penjualan
1. Ketepatan
penetapan laba kotor tergantung pada tepat dan konsistennya penetapan beban
pokok penjualan serta penilaian persediaan dan adanya harga jual yang tepat (valution).
2. Perhitungan
laba rugi khususnya yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok yang telah
dilakukan dengan layak dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara
pendapatan dengan biaya-biaya terkait (matching
cost against revenue).
3. Penyajian
harga poko dalam laporan keunagan harus sesuai dengan sifat harga pokok itu
sendiri, misalkan perdagangan/manufaktur, dan didukung dengan klasifikasi yang
tepat (classification, presentation, and
disclosure).
4. Pengeluaran
barang yang terjual didasarkan atas persetujuan penjabat yang berwenang dan
didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar-benar merupakan beban
perusahaan (accuracy).
5. Semua
beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap serta tepat dalam pisah
batas pada periode yang bersangkutan (completeness
and cut-off).
ü Kewajiban
1. Semua
kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keugan
dengan benar dan lengkap (accuracy and
completeness).
2. Utang
yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan (right and obligation).
3. Pisah
batas telah dilakukan dengan tepat (cut-off).
4. Diklasifikasikan
dengan benar (classification).
5. Dijelaskan
secukupnya mengenai:
·
Jaminannya
·
Kewajiban gantung dan
bersyarat termauk kemungkinan membayar pajak atau misalnya adanya komitmen
penggantian atas kerusakan lingkungan hidup.
·
Perjanjian yang penting
sehubungan dengan pembelian aktiva tetap, masa berlaku letter of credit (L/C), dan lain-lain.
·
Kewajiban yang besar
dan tidak lazim yang timbul setelah tanggal neraca.
·
Hal-hal penting lainnya
Kelompok
Asersi
|
Tujuan
Audit terhadap Golongan Transaksi
|
Tujuan
Audit terhadap Saldo Akun
|
Keberadaan dan
Keterjadian
|
Transaksi pembelian
mencerminkan barang dan jasa yang baik yang diterima dari pemasok selama
periode yang diaudit.
Transaksi pengeluaran
kas mencerminkan pembayaranyang dilakukan kepada pemasok selama periode yang
diaudit.
|
Utang usaha yang
tercatat mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang ada pada tanggal neraca.
Aktiva tetap
mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan paa tanggal neraca
Aktiva tidak berwujud
mencerminkanaktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca.
|
Kelengkapan
|
Semua transaksi
pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah
dicatat.
|
Utag usaha mencakup
semua jumlah yang teutang kepada pemasok barang dan jasa pada tanggal neraca.
Saldo aset tetap
mencakup semua transaksi peruabahan yang terjadi selama periode yang diaudit.
|
Hak dan kewajiban
|
Entitas memiliki
kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang
diaudit.
Entitas memiliki hak
atas aktiva teatap sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam
periode yang diaudit.
Entitas memiliki hak
atas aktiva tidak berwujud sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat
dalam periode yang diaudit.
|
Utang usaha pada
tanggal neraca mencerminkan kewajban entitas kepada pemasok.
Entitas memiliki hak
atas aset tetap yang tercatat pada tanggal neraca.
Entitas memiliki hak
atas aktiva tidak berwujud yang tercatat pada tanggal neraca.
|
Penilaian atau lokasi
|
Semua transaksi
pembelian atau pengeluaran kas yang telah dicatat dalam jurnal diringkas dan
diposting kedalam akun yang benar.
|
Utang usaha
dinyatakan dalam jumlah yang benar kewajiban entitas pada tanggla neraca.
Aset tetap dinyatakan
dalam kos dikurangi degnga akumulasi depresiasi.
Aset tidak berwujud
dinyatakan pada cost ataucost dikurangi akumulasi amortisasi.
Biaya yang berkaitan
dengan aset tetp dan aset tidak berwujud dicatat sesua dengan prinsip-prisip
akuntansi berterima umum.
|
Penyajian dan pengungkapan
|
Rincian transaksi
pembelian dan pengeluaran kas mendukunng penyajian akun yang berkaita dalam
laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya.
|
Utang usaha, aset
tetap, aset tetap tak berwujud dan dklasifikasikan dengansemestinya dengan
neraca.
Pengungkapan memadai
telah dibuat berkaitan dengan utang usaha, aset tetap, dan aset tetap tak
berwujud.
|
ü Metodologi
Desain Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi
Pengujian pengendalian
dan pengujian sunstantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan
pembayarandibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu:
1. Pengujian
akuisisi, yang meliputi tiga dari empat fungsi bisnis, yaitu pemrosesan pesanan
pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang.
2. Pengujian
pembayaran, yang meliputi fungsi keempat, yaitu pemrosesan dan pencatatan
pengeluaran kas.
ü Memahami
Pengendalian Internal
Auditor
mendapatkan pemahaman tentang pengendalian intenal untuk siklus akuisisi dan
pembayaran sebagai bagian dari proses prosedur penilaian resiko. Hal ini
dilakukan dengan mempelajari diagram alur klien, menelaah kuisioner
pengendalian internal, dan melakukan pengujian garis besar terhadap transaksi
akuisisi dan pengeluaran kas. Prosedur pemahaman pengendalian internal dalm
siklus akuisisi dan pembayaran sam dengan prosedur yang dilakukan pada siklus
transaksi lainnya.
ü Menilai
Resiko Pengendalian Terencana
Terdapat otorisasi dari
pembelian, pemisahan penanganan peneriman barang dengan fungsi lainnya,
pencatatan tepat waktu dan penelaahan transaksi secara independen, dan
otorisasi pembayaran kepada vendor.
1. Mengotorisasi
Pembelian
Otorisasi pembelian
yang benar dapt memastikan bahwa barang dan jasa yang diakuisisi telah
diotorisasi leh perusahaan dan tidak tejadi pembelian barang yang berlebih atau
tidak perlu.
Setelah permintaan
pembelian disetujui, permintaan pembelian untuk akuisisi barang atau jasa akan
dimulai. Pesanan pembelian diberikan kepada vendor unuk barang-barang tertentu
pada harga tertentu dan dikirimkan pada atau dalam jangka waktu ayang telah
ditentukan. Pesanan pembelian, biasanya dibuat menggunakan dokumen yang
sifatnya legal, merupakan penawaran untuk membeli barang atau jasa.
Perusahaan pada umumnya
mendirikan departemen pembelian untuk memastikan kualitas barang dan jasa pada
harga minimal yang ditentukan. Untuk pengendalian internalyang baik, departemen
pembelian seharusnya terpisah dari pihak yang memberikan otorisasi atas
akuisisi atau penerimaan barang. Seluruh pesanan pembelian harus bernomor urut
agar lebih mudah memperhitungkan semua pesanan yang masih dalam perjalanan dan
dicatat dalam kolom dan spasi yang memadai gunameminimalkan kemungkinan
penolakan formulir saat barang dipesan.
2. Memisahkan
Tanggung Jawab Asetdari Fungsi Lainnya
Untuk menghindari
pencurian atau penyalagunaan, barang perlu dikontrol secara fisik sejak barang
diterima hinga barang tersebut digunakan atau dibuang. Personel di departemen
peneimaan harus independen (berbeda) dari personel dibagian penyimpanan dan
departemen akuntansi. Pencatatan akuntansi perlu memindahkan tanggungjawab
terhadap barang setiap kali dipindahkan, dari penerimaan ke penyimapanan, dari
penyimapanan ke pabrik, dll.
3. Melakukan
Pencatatan Tepat Waktu dan Penelaahan Independen atas Transaksi
Penendalian penting
dalam dalam bagian utang dagang da bagian teknologi informasi merupakan syarat
bahwa penanggung jawab akuisisi tidak memiliki akses terhadap uang tunai, surat
berharga, dan aset lainnya. Dokumen dan pencatatan yang memadai, prosedur yang
benar dalm pencatatan, dan pengecekan independen atas kinerja juga merupakan
pengendalian yang diperlukan dalm fungsi utang dagang.
Pengendalian atas
pengeluaran kas yyang paling penting meliputi:
·
Penandatanganan cek
oleh personel dengan otoritas yang memadai
·
Pemisahan tanggung
jawab atas penandatanganan cek dan perjalanan fungsi utang dagang.
·
Pemeriksaan dokumen
pendukung secara seksama dalam waktu cek ditandatangani oleh personel yang
menandatangani cek tesebut.
Cek harus bernomor urut untuk memudahkan
dalm menghitung seluruh cek dan dicetak di dtas kertas khusus sehinnga nama
penerima dan jumlahnya susah diganti. Perusahaan harus hati-hati dalam
mengontrol cek kosong, cek ditolak, dan cek yang ditandatangani. Perusahaan
juga harus memiliki kode untuk membatalkan dokumen pendukund agr tidak
digunakan kembali untuk cek lain. Metode yang biasa dipakai adalah menuliskan
nomor cek pada dokumen pendukung cek tersebut.
4. Menentukan
Lingkup Pengujian Pengendalian
Setelah
mengidentifikasi pengendalian internal utama dan defisiensinya,mereka harus
mengidentifikasi risiko pengendalian. Auditor melakukan pengujian pengendalian
untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian
beroperasi secara efektif. Setelah efektivitas pengendalian meningkat
dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, auditor dapt mengurangi
pengujian substantif. Tentu saja, jika klien adalah perusahaan publik, maka
auditor harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian secara memadai agar
dapat menerbitkan opini pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
5. Melakukan
Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi untuk Pembelian
2.3
PROSEDUR
AUDIT ATAS SIKLUS PENGELUARAN
ü Program
Audit untuk Pengujian Pengendalian terhadap Transaksi Pembelian
1.
Melakukan pengamatan
terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian,
penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Pengamatan ini untuk
memnbuktikan:
·
Adanya pemisahan tiga
fungsi pokok: fungsi operasi, fungsi penyimpana dan fungsi akuntansi dalm
penangana sistem pembelian.
·
Setiap transaksi pembelian
dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi sehingga tercipta adanya
pengecekan intern dalm setiap transaksi tersebut.
Dalam pengamatan terhadap pelaksanaan
transaksi pembelian auditor melakukan pengamatan terhadap:
·
Persetujuan pada surat
permintaan pembelian yang dilaksanakan oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai.
·
Persetujuan pada surat
permintaan otorisasi investasi dan permintaan surat permintaan reparasi oleh
manajemen puncak.
·
Penerimaan barang yang
dilaksanakan oleh fungsi penerimann barang.
·
Pencatatan kewajiban
perusahaan kepada pemasok yang diklaksanakan oleh fungsi utang.
2. Mengambil
sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen pendukung.
Auditor mengambil
sampel bukti kas keluar yang belum dibayar dari arsip dokumen tersebut yang
diselenggarakn oleh fungsi utang dan bukti keluar yang telah dibayar dari arsip
dokumen tersebut yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi biaya.
3. Memeriksa
bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanngungjawaban
pemakaian formulir tersebut.
4. Mengambil
sampel bukti kas keluar yang disetujui dan melakukan pengusutan ke dokumen
pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan.
5. Memerikasa
adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal.
ü Program
Audit untuk Pengujian Pengendalian terhadap Transaksi Pengeluaran Kas
1. Melakukan
pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register
cek.
2. Mengambil
sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen pendukung.
3. Memeriksa
bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban
pemakaian formulir tersebut.
4. Mengambil
sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan melakukan pengusutan ke dokumen
dan catatan akuntansi yang bersangkutan.
5. Memeriksa
adanya pengecekan independen terhadap posting
ke buku pembantuu dan jurnal.
2.1
DAFTAR PUSTAKA
Agoes,
sukrisno.2004. Auditing. Fakultas
Ekononomi Unniversitas Indonesia
Agoes,
sukrisno. 2006. Praktikum Audit buku 1.
Jakarta: Salemba Empat
Mulyadi.
2004. Auditing. Jakarta: Salemba
Empat
William
C. Boyton,dkk. 2003. Modern Auditing.
Jakarta:Erlangga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar