BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Di dalam zaman
yang semakin modern ini, semakin banyak pula perusahaan yang ingin terus
berkembang dan maju tak terkecuali perusahaan manufaktur yang semakin banyak
dan meluas kali ini. Dalam perusahaan manufaktur maupun perusahaan lain, aspek
keuangan menjadi hal yang sangat penting guna menjaga eksistensinya dalam dunia
bisnis.
Demi menjaga
keuangan perusahaan yang sehat dan terkendali perlu adanya suatu tindakan untuk
mencapainya, yakni bisa dilakukan melalui proses audit. Adapun siklus-siklus
yang terjadi di dalam perusahaan itu beragam macamnya. Namun secara garis besar
sama.
Khusus dalam
perusahaan manufaktur, siklus maupun transaksi pabrikasi menjadi hal yang
sangat penting karena siklus ini menjadi pemeran penting dalam tolok ukur
keberhasilan perusahaan manufaktur. Keberhasilan dalam mengendalikan maupun
mengelola siklus-siklus yang terkait dalam transaksi pabrikasi bukanlah hal
yang mudah.
Oleh karena itu,
sebagai bentuk pengendalian dalam transaksi perlu juga adanya pengendalian atas
siklus produksi dan juga siklus yang berhubungan, yakni siklus personalia dalam
bentuk audit atas siklus produksi dan personalia.
1.2
Rumusan Masalah
Adapun rumusan
masalah yang digunakan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1.2.1
Bagaimanakah
perlakuan akuntansi pada siklus produksi dan personalia?
1.2.2
Apa
tujuan dari proses audit atas siklus produksi dan personalia ?
1.2.3
Bagaimanakah
prosedur dalam mengaudit siklus produksi dan personalia ?
1.3
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan
penulisan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.3.1
Mengetahui
perlakuan akuntansi terhadap siklus produksi dan personalia sesuai dengan SAK.
1.3.2
Memahami
tujuan audit atas siklus produksi dan personalia.
1.3.3
Mengetahui
serta memahami prosedur di dalam audit atas siklus produksi dan personalia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Perlakuan Akuntansi Siklus Produksi
Siklus produksi berhubungan dengan konversi bahan
baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi
dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan
yang akan dipertahankan, serta transasi dan peristiwa yang berkaitan dengan
proses pabrikasi. Transaksi yang terjadi di siklus ini dimulai pada saat bahan
baku diminta untk produksi, dan berakhir ketika barang yang diproduksi
ditransfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dlaam siklus ini disebut
trasaksi pabrikasi.
Siklus produksi saling berkaitan dengan 3 silus lain
berikut ini; (1) siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran
berbagai biaya overhead, (2) siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya
tenaga kerja pabrik, (3) siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Adapun
akun-akun utama yag dipengaruhi oleh transaksi pabrikasi adalah : (1) bahan
baku, (2) tenaga kerja langsung, (3) overhead pabrikasi, (4) barang dalam
proses, (5) barang jadi , (6) harga pokok penjualan.
2.1
Tujuan Audit atas siklus produksi
Kategori
asersi
|
Tujuan
audit atas kelompok transaksi
|
Tujuan
audit atas saldo akun
|
Keberadaan atau keterjadian
|
Transaksi pabrikasi yang dicatat menyajikan bahan, tenaga kerja, dan
overhead yang ditransfer ke produksi serta pemindahan produksi yang sudah
selesai ke barang jadi selam periode berjalan
|
Persediaan yang tercantum dalam neraca secara fisik ada.
Harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok barang yang dijual selama
periode berjalan
|
Kelengkapan
|
Semua transaksi pabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah
dicatat
|
Persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di
tangan perusahaan pada tanggal neraca.
Harga pokok penjualan mencakup dampak semua transaksi penjualan selama
periode berjalan.
|
Hak dan kewajiban
|
Entitas memegang hak atas persediaan yang berasal dari transaksi
pabrikasi yang dicatat
|
Entitas pelapor memegang hak milik atas persediaan pada tangal neraca
|
Penilaian atau alokasi
|
Transaksi pabrikasi telah dijurnal, di ikhtisarkan, dan dibukukan atau
diposting dengan benar
|
Persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah
antara harga pokok dan harga pasar.
Harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang
berlaku secara konsisten.
|
Penyajian dan pengungkapan
|
Rincian transaksi pabrikasi mendukung penyajiannya dalam laporan
keuangan termasuk klasifikasi dan pengungkapannya
|
Persediaan dan harga pokok penjualan telah di identifikasi dan di
klasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan.
Pengungkapan yang berhubungan dengan dasar penilaian dan pengagunan
atas penjaminan persediaan sudah memadai.
|
Namun secara sederhana tujuan audit atas persediaan yang berkaitan dengan
siklus produksi adalah sebagai berikut :
1.
Semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada
pada tanggal neraca (existence).
2.
Semua persediaan yang telah ada dihitung dan
dicantumkkan dalam ikhtisar persediaan (completeness).
3.
Semua persediaan milik perusahaan (ownership).
4.
Persediaan dinilai sesuai dengan prinsip yang
berlaku umum dan diterapkan secara konsisten (valuation).
5.
Pos-pos persediaan telah diklasifikasi dengan tepat
(clasification).
6.
Semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas
pembelian dan penjualan pada akhir tahun (cut-off).
7.
Jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan
sesuai dengan buku besar (mechanical accurary).
8.
Semua persediaan yang dijadikan jaminan telah
diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan (disclosure).
2.2
Fungsi, Dokumen Serta Pengendalian Yang
Terkait Dalam Siklus Produksi
Pelaksanaan dan pencatatan traksaksi prabrikasi serta pengamanan
persediaan melibatkan fungsi-fungsi pabrikasi berikut ini:
·
Fungsi penjualan
Di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli,
bagian order penjualan berfungsi menerima order dari pelanggan dan meneruskan
order tersebut ke departemen produksi. Di dalam perusahaan yang berproduksi
secara massa, order produksi umumnya di tentukan bersama dalam rapat bulanan
antara fungsi pemasaran, fungsi produksi dan fungsi teknik. Fungsi penjualan
melayani order dari pelanggan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di
gudang.
·
Fungsi otorisasi produksi
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian-
bagian yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi
guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan.
·
Fungsi produksi
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan produksi sesuai dengan
surat order produksi yang diterima dari departemen produksi dan daftar
kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order
produksi tersebut.
·
Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membantu departemen produksi dalam
merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Fungsi ini bukan merupakan fungsi
garis, melainkan fungsi staf.
·
Fungsi gudang
Dalam siklus produksi ini, funsi gudang bertanggung jawab untuk melayani
permintaan bahan baku dan bahan atau barang yang lain atau barang yang di
gudangkan. Fungsi ini juga berfungsi untuk menerima produk jadi yang diserahkan
oleh fungsi produksi.
·
Fungsi akuntansi biaya
Dalam siklus produksi, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk
mencatat biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non
produksi ke dalam buku pembantu biaya.
·
Fungsi akuntansi umum
Dalam siklus
produksi, fungsi akuntansi umum bertanggung jawab untuk mencatat transaksi
terjadinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan
biaya nonproduksi ke dalam jurnal pemakaian nahan baku dan jurnal.
ü Dokumen
terkait dalam siklus produksi adalah :
1. Perintah
produksi
2. Laporan
kebutuhan bahan
3. Slip
pengeluaran bahan
4. Tiket waktu
5. Tiket
perpindahaan
6. Laporan aktivitas
produksi harian
7. Laporan
produksi yang sudah selesai
8. Buku besar
pembantu atau file induk persediaan (catatan persediaan perpetual)
9. File induk
biaya standar
10. File induk
persediaan bahan baku
11. File induk
persediaan barang dalam proses
12. File induk
persediaan barang jadi
ü Pengedalian
manajemen merupakan pengendalian terkait dengan siklus produksi
Pengendalian
manajemen seringkali digunakan untuk memantau setiap fungsi-fungsi yang ada
dalam silus produksi ini. Apabila manajemen ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas penggunaan sumber daya pada setiap tahapan produksi, maka
kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja akan diperkecil.
Manajemen biasanya, akan dengan cermat memantau perintah produksi, tenaga
kerja, dan bahan yang digunakan, total akumulasi biaya produksi, eksistensi
persediaan, dan persetujuan terhadap biaya standar.
2.3
Pengujian substantif atas saldo
persediaan
Bagian ini berhubungan dengan pengujian
substantif atas persediaan barang dagang yang dibeli dan disimpan oleh pedagang
grosir serta eceran dan juga persediaan bahan baku, barang dalam proses, serta
barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Audit atas saldo persediaan
memerlukan perencanaan yang cermat dan investasi waktu, biaya, dan upaya audit
yang sangat substansial. Guna memastikan bahwa pemeriksaan ini efisien dan
efektif dalam mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi, harus dioertimbangkan
secara cermat penentuan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima dan
perancangan pengujian substanntif yang sesuai untuk asersi-asersi persediaan.
Adapun langkah maupun tahap-tahap dalam pengujian
pengendalian serta pengujian substantif atas saldo persediaan adalah sebagai
berikut :
1. Menentukan
resiko deteksi untuk pengujian rincian.
2. Merancang
pengujian substanntif
a. Prosedur awal
b. Prosedur
analitis
c. Penngujian
rincian transaksi
i.
Pengujian ayat jurnal atas akun persediaan
ii.
Pengujian pisah-batas transaksi pembelian,
pabrikasi, dan penjualan.
d. Pengujian
rincian saldo
i.
Mengamati perhitungan persediaan fisik klien
ii.
Estimasi akuntansi
2.4
Kuisioner Pengendalian Internal atas
Persediaan
|
Y
= Ya
|
T
= Tidak
|
||
TR
= Tidak Relevan
|
||||
Y
|
T
|
TR
|
||
PENYIMPANAN dan PENGAWASAN FISIK
|
|
|
|
|
1)
Apakah persediaan :
a)
Dipisahkan atas kelompok :
*
Bahan baku?
*
Barang dalam proses?
*
Barang jadi/dagang?
*
Bahan pembantu dan suku cadang?
b)
Diatur secara rapi dan tertib ?
c)
Tercegah dari :
*
Pencurian?
*
Kerusakan?
*
Kebakaran, banjir, dan resiko lain?
d)
Secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang?
|
|
|
|
|
2)
Apakah persediaan dibawah pengawasan seorang
penjaga gudang atau orang tertentu lainnya?
|
|
|
|
|
3)
Apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke
gudang?
|
|
|
|
|
4)
Apakah setiap pengeluaran barang jadi berdasarkan
bukti penjualan tertulis?
|
|
|
|
|
5)
Apakah setiap pengeluaran barang jadi/barang
dagang harus berdasarkan surat jalan (DO-Delivery Order), atau
sejenisnya yang diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang?
|
|
|
|
|
6)
Apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi
arus keluar masuk barang barang dengan efektif?
|
|
|
|
|
PEMBUKUAN PERSEDIAAN
|
|
|
|
|
7)
Bila klien menggunakan sistem persediaan
perpetual:
a)
Apakah dibuat kartu persediaan untuk :
*
Bahan baku
*
Barang dalam proses
*
Barang jadi/dagang
*
Bahan pembantu dan suku cadang
b)
Apakah kartu persediaan tersebut dipegang oleh
staf yang tidak menguasai persediaan secara fisik?
c)
Apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut
secara berkala dicocokkan dengan kartu akun kontrol (buku besar) persediaan
d)
Apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan
hasil stock opname paling
sedikit setahun sekali
e)
Bila terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh
orang yang tidak menguasai persediaan secara fisik atau pemegang kartu
persediaan ?
f)
Apakah penyesuaian atas selisih diotorisasi oleh
petugas berwenang
|
|
|
|
|
8)
Bila digunakan sistem terbuka, sebutkan prosedur
dan pengawasan yang diperlukan
|
|
|
|
|
STOCK OPNAME
|
|
|
|
|
9)
Apakah yang mengawasi/melakukan perhitungan atau
menyusun ikhtisar hasil perhitungan terlepas dari :
a)
Penguasaan secara fisik atas barang (penjaga
gudang dan sebagainya)?
b)
Pencatatan kartu persediaan?
|
|
|
|
|
10)
Apakah dibuat instruksi tertulis untuk pelaksanaan
stock opname dan dijelaskan kepada pelaksana stock opname ?
|
|
|
|
|
11)
Apakah dilakukan pisah batas atas penerimaan dan
pengeluaran barang selama stock opname ?
|
|
|
|
|
12)
Apakah barangyang penjualan lambat, usang, atau
rusak telah dipisahkan?
|
|
|
|
|
13)
Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan
buku besar?
|
|
|
|
|
14)
Apakah persediaan akhir dinilai secara konsisten
dengan tahun sebelumnya?
|
|
|
|
|
SISTEM PEMBIAYAAN
|
|
|
|
|
15)
Bila terdapat sistem perhitungan biaya, apakah :
a)
Sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di
indonesia?
b)
Cocok dengan produk?
c)
Terancang untuk mencegah pemborosan?
d)
Dicocokkan dengan laporan keuangan ?
e)
Menggunakan biaya standar/kalkulasi di muka untuk
disesuaikan dengan biaya sebenarnya ?
f)
Varians yang timbul dibuat analisisnya?
|
|
|
|
|
16)
Apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera
kepada manajemen (untuk perbaikan/diambil keputusan) :
a)
Rencana kebutuhan ?
b)
Barang-barang yang penjualannya lambat?
c)
Barang yang usang?
d)
Barang yang rusak?
e)
Kelebihan persediaan?
f)
Persediaan sisa?
|
|
|
|
|
17)
Apakah untuk persediaan berikut dikendalikan
dengan baik dan dibukukan sebagaimana seharusnya?
a)
Barang konsiyasi keluar (milik klien)?
b)
Barang konsiyasi yang diterima (milik perusahaan
lain untuk dijualkan)?
c)
Barang dalam customers bounded warehouse
atau broker’s warehouse?
d)
Barang pada kontraktor/subkontraktor?
e)
Barang kemasan perusahaan yang dapat dikembalikan?
f)
Barang kemasan?
g)
Per produk?
|
|
|
|
|
18)
Apakah barang-barang tersebut pada butir 16 secara
fisik dipisahkan (bila mungkin dilakukan) ?
|
|
|
|
|
19)
Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat
diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan?
|
|
|
|
|
20)
Apakah produksi dilakukan berdasarkan :
a)
Pesanan
b)
Produksi massa
|
|
|
|
|
21)
Jika pberdasarkan pesanan, apakah dibuat lembar
pesanan untuk setiap pesanan ?
|
|
|
|
|
22)
Apakah metode penilaian persediaan berdasarkan:
a)
Biaya :
*
FIFO
*
LIFO
*
Rata-rata bergerak
*
Rata-rata tertimbang
b)
Biaya atau harga pasar yang lebih rendah
c)
Harga jual
|
|
|
|
|
ORDER PEMBELIAN
|
|
|
|
|
1)
Apakah pembelian dilakukan :
a
Oleh pejabat/bagian khusus?
Bagian administrasi pembelian
b
Yang terpisah dari bagian:
1
Akuntansi?
2
Pembayaran?
3
Penerimaan barang?
4
Penyimpanan?
5
Pencatatan persediaan?
c
Dengan syarat yang menguntungkan ?
|
|
|
|
|
2)
Apakah order pembelian :
a
Dibuat untuk semua pembelian?
b
Diotorisasi pejabat tertentu?
c
Diberi nomer urut tercetak?
d
Tersimpan lengkap, termasuk yang dibatalkan?
e
Blanko tersimpan dengan baik?
f
Tembusan dikirimkan kepada :
1
Bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan
penerimaan barang dan faktur?
2
Bagian penerimaan barang sebagai otorisasi untuk
menerima barang?
|
|
|
|
|
3)
Apakah pembelian dikoordinasi dengan :
a
Program produksi?
b
Anggaran penjualan?
c
Batas persediaan minimum atau maksimum?
|
|
|
|
|
4)
Apakah kebijaksanaan pembelian tidak dilakukan
dengan memberikan keuntungan luar biasa kepada :
a
Penjual tertentu?
b
Relasi staf pembelian atau lainnya?
c
Suatu perusahaan dimana seorang staf mempunyai
kepentingan?
d
Perusahaan affiliasi?
|
|
|
|
|
5)
Apakah harga penawaran penjual yang terdaftar
ditinjau secara berkalal, untuk memastikan bahwa selalu merupakan harga
bersaing?
|
|
|
|
|
PENERIMAAN BARANG
|
|
|
|
|
6)
Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang
terpisah dari :
a
Bagian pembelian?
b
Bagian akuntansi ?
c
Bagian pembayaran?
d
Bagian penyimpanan?
e
Bagian pencatatan persediaan?
|
|
|
|
|
7)
Apakah barang yang diterima disertai:
a
Surat jalan atau faktur dari pemasok?
b
Surat Keterangan Pengangkut?
|
|
|
|
|
8)
Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai:
a
Kuantitas?
b
Keadaan?
c
Spesifikasi pembelian lainnya?
d
Kecocokan dengan order pembelian?
|
|
|
|
|
9)
Apakah laporan penerimaan barang:
a
Dibuat untuk seluruh penerimaan barang?
b
Mencatat jumlah yang diterima berdasarkan
perhitungan yang sebenarnya?
c
Diberi nomor urut tercetak?
d
Disimpan selengkapnya, termasuk yang dibatalkan?
e
Blankonya disimpan dengan baik?
f
Tembusannya dikirim kepada :
1
Bagian akuntansi, untuk diocokkan dengan order
pembelian dan faktur?
2
Bagian pembelian, sebagai informasi bahwa pesanan
telah diterima?
|
|
|
|
|
10)
Jika barang ditolak oleh bagian peneriamaan :
a
Apakah dibuat surat jalan?
b
Apakah disimpan oleh bagian penyimpanan?
c
Apakah retur pembelian cukup terkontrol untuk
mengurangi jumlah utang yang dibubukan?
|
|
|
|
|
FAKTUR PEMBELIAN
|
|
|
|
|
11)
Apakah faktur-faktur dari pemasok
diperiksa/dicocokkan oleh staf bagian usaha dengan :
a
Order pembelian ?
b
Laporan penerimaan barang?
|
|
|
|
|
12)
Apakah staf bagian utang usaha ini terpisah dari ?
a
Bagian pemesanan pembelian?
b
Bagian penerimaan barang?
|
|
|
|
|
13)
Faktur ini secara berturut-turut harus menunjukkan
bukti persetujuan seperti :
a
Harga benar?
b
Perkalian dan pertambahan?
c
Biaya pengangkutan?
d
Beban-beban lain?
e
Pengurangan-pengurangan potongan atau penyisihan
lainnya?
f
Kode atau alokasi akun yang harus dibebankan?
|
|
|
|
|
PEMBELIAN-PEMBELIAN KHUSUS
|
|
|
|
|
14)
Apakah pembelian antarperusahaan afiliasi harganya
layak?
|
|
|
|
|
15)
Apakah pembelian antar departemen dalam suatu
perusahaan:
a
Tidak diperhitungkan laba?
b
Bila terdapat “laba antarperusahaan” , laba
tersebut telah dieleminasi kembali?
|
|
|
|
|
INFORMASI UMUM
|
|
|
|
|
16)
Apakah sistem informasi termasuk :
a
Anggaran pembelian?
b
Anggaran biaya?
c
Perbandingan antara anggaran dengan biaya
sebenarnya?
d
Penjelasan tertulis atas penyimpangan yang
material?
|
|
|
|
|
17)
Apakah perhitungan rasio yang berikut secara
teratur diperikasa dan dijelaskan secara cukup:
a
Persentase laba kotor dengan penjualan?
b
Presentase biaya penjualan dengan penjualan?
c
Tingkat perputaran persediaan ?
|
|
|
|
|
18)
Apakah ada proseddur yang cukup untuk menjamin
pertimbangan yang tepat dari:
a
Pisah batas pembelian?
b
Penyesuaian pendapatan dan biaya?
c
Laba yang tidak direalisasi pada barang?
|
|
|
|
|
2.5
Perlakuan Akuntansi Siklus Penggajian
dan Personalia
Siklus
jasa personalia (personnel services
cycle) suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan
dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Jenis-jenis kompensasi ini meliputi
gaji, upah dan insentif, komisi, bonus, opsi saham, dan tunjangan karyawan.
Siklus jasa personalia saling berkaitan dengan dua siklus lainnya, yaitu siklus
pengeluaran dan siklus produksi. Pembayaran gaji dan upah serta pembayaran
pajak gaji dan upah berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dalam siklus
pengeluaran. Sedangkan untuk distribusi biaya tenaga kerja pabrik ke barang
dalam proses berkaitan dengan siklus produksi.
Siklus
jasa personalia dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia,
fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi personalia bertanggungjawab dalam
pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah,
promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan, dan
penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan
upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran
gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi
bertanggungjawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga
kerja untuk kepentingan perhitungan cost produk dan penyediaan informsi guna
pengawasan biaya tenaga kerja.
Gaji
(payroll) merupakan imbalan yang
diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak pekerja dalam hubungan yang
relatif tetap, maupun dalam bentuk kontrak. Besarnya gaji biasanya sudah
ditentukan pada saat kesepakatan kerja dilakukan dan tidak akan berubah sampai
dengan adanya kesepakatan baru. Gaji terdiri dari beberapa elemen, diantaranya
adalah gaji pokok, lembur, tunjangan-tunjangan, bonus atau insentif dan
potongan-potongan. Gaji dihitung dengan menambahkan semua elemen-elemen gaji kecuali
potongan yang merupakan pengurang besarnya nilai gaji. Gaji dapat
diformulasikan sebagai berikut:
2.3.1
Pengakuan atas gaji
Gaji
yang dibayarkan dengan sistem transfer diakui pada saat transfer dilaksanakan,
gaji yang dibayarkan dengan menggunakan cek diakui pada saat cek tersebut
dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan dalam bentuk tunai
(cash) diakui pada saat gaji diserahkan kepada penerima gaji. Besarnya biaya
gaji yang diakui adalah sebesar nilai hasil dari formulasi di atas.
2.3.2
Jenis-jenis akun yang mempengaruhi
siklus penggajian dan personalia
Jenis jenis akun yang mempengaruhi
siklus penggajian dan personalia adalah :
a.
Beban Gaji dan Upah
b.
Pajak
penghasilan ditanggung perusahaan dan tunjangan pegawai
c.
Kewajiban
berupa hutang gaji, hutang pajak penghasilan pegawai
d.
Akun
sejenis yang berhubungan dengan penggajian
2.3.3
Pencatatan (jurnal penggajian)
Gaji
dicatat pada saat pengakuannya, yaitu sesuai tanggal yang tertera di slip
transfer, slip gaji, tanggal cek tergantung bentuk gaji yang diberikan.
Adapun jurnal atas gaji adalah sebagai
berikut:
Pada saat
penggajian:
Beban gaji xx
Kas xx
Utang
PPh xx
Pada saat
penyetoran PPh:
Utang PPh xx
Kas xx
2.3.4
Pelaporan gaji
Pada laporan Laba Rugi, gaji termasuk di
dalam kelompok besar beban operasional dan dinyatakan di dalam akun beban gaji.
Akun ini mempengaruhi besa kecilnya laba atau rugi perusahaan. Pernyataan laba
rugi akan memberi kontribusi terhadap akun laba ditahan (retained earning) pada
neraca.
2.6
Tujuan Audit atas Siklus Penggajian dan
Personalia
Tujuan
audit terhadap siklus penggajian dan personalia antara lain:
a.
Membuktikan keberadaan penggajian dan
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan penggajian dan personalia yang
dicantumkan di neraca.
Dalam
hal ini pengujian ditujukan untuk membuktikan apakah beban gaji dan upah serta
beban pajak penghasilan yang tercatat di dalam neraca berhubungan dengan
kompensasi untuk jasa yang diberikan selama periode berjalan. Pengujian juga
ditujukan untuk menguji apakah saldo kewajiban gaji dan upah serta pajak
penghasilan menunjukkan jumlah yang terutang pada tanggal neraca.
b.
Membuktikan kelengkapan transaksi yang
dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang gaji dan upah serta
utang pajak penghasilan yang disajikan dalan neraca.
Audit
atas siklus penggajian dan personalia dilakukan salah satunya adalah untuk
membuktikan apakah beban gaji dan upah serta beban pajak penghasilan yang
tercatat mencakup semua beban gaji dan upah serta beban pajak penghasilan yang
terjadi untuk jasa personalia selama tahun berjalan. Dalam hal saldo akun,
audit ini bertujuan untuk membuktikan saldo utang gaji dan upah serta pajak
penghasilan telah mencakup semua jumlah yang terutang kepada personel dan
lembaga pemerintah pada tanggal neraca.
c.
Membuktikan hak dan kewajiban atas utang
gaji dan upah serta utang pajak penghasilan yang dicantumkan di neraca.
Kewajiban
(utang) gaji dan upah serta pajak penghasilan karyawan merupakan kewajiban
entitas yang melaporkan (perusahaan) pada tanggal neraca. Audit atas siklus
penggajian dan personalia memeriksa dan meyakinkan bahwa kewajiban tersebut
telah dipenuhi dan terlaporkan dalam neraca.
d.
Membuktikan kewajaran penilaian atau
alokasi beban gaji dan upah dan beban pajak penghasilan serta utang gaji dan
upah dan utang pajak penghasilan yang dicantumkan di neraca.
Alokasi
beban gaji dan upah dan beban pajak penghasilan serta utang gaji dan upah dan
utang pajak penghasilan telah dicatat secara akurat sesuai dengan transaksi dan
alokasi ini secara wajar telah tercantum dalam neraca sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.
e.
Membuktikan kewajaran penyajian dan
pengungkapan utang gaji dan upah serta utang pajak penghasilan di neraca
Penyajian
dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip
akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap siklus penggajian dan
personalia diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur
utang gaji dan upah serta utang pajak penghasilan telah disajikan dan
diungkapkan oleh klien di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima
umum. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan asersi penyajian dan
pengungkapan utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan di neraca yang
diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Beban gaji dan upah serta
beban pajak penghasilan harus diidentifikasi serta diklasifikasikan dengan
tepat dalam laporan laba rugi. Sedangkan akun utang gaji dan upah serta pajak
penghasilan harus diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam
neraca. Laporan keuangan memuat pengungkapan yang layak atas pensiun dan
program tunjangan lainnya.
2.7
Fungsi di Dalam Siklus, Dokumen dan
Catatan serta Internal Control atas Penggajian dan Personalia
2.3.1
Fungsi-fungsi
yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia
Pemrosesan
transaksi penggajian dalam siklus penggajian dan personalia melibatkan
fungsi-fungsi terkait yang berada dalam unit organisasi. Berikut ini merupakan
fungsi-fungsi yang terkait, antara lain:
a.
Fungsi
penerima pegawai
Fungsi
ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karywan,
memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan
upah karywan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan
pemberhentian karyawan. Semua pengangkatan karyawan dilakukan di departemen
personalia dan harus didokumentasikan dalam formulir otorisasi personalia.
Formulir itu harus menunjukkan klasifikasi pekerjaan, tarif upah awal, serta
potongan gaji dan upah yang diotorisasi. Pengendalian terhadap pengangkatan
karyawan baru pada file induk data personalia akan mengurangi resiko pembayaran
gaji dan upah kepada karyawan fiktif. Deangan demikian pengendalian itu
berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian serta hak dan kewajiban
untuk transaksi pengggajian.
b.
Fungsi
pencatat waktu
Fungsi
ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua
karyawan perusahaan. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi
pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh penyelia (supervisors) atau oleh karyawan yang
bertanggngjawab atas pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam banyak perusahaan,
teradapat departemen pencatat waktu yang bertanggungjawab atas fungsi ini.
Dengan memastikan bahwa data yang akurat telah diakumulasi untuk jumlah waktu
kerja yang dilakukan, pengendalian terhadap fungsi pencatatan waktu akan
berkaitan dengan asersi keterjadian, kelengkapan, dan penilan atau alokasi
untuk transaksi penggajian.
c.
Fungsi
pembuat daftar gaji dan upah
Fungsi
ini bertanggungjawab menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu
pembayaran gaji dan upah. Hasil perhitungan ini dicantumkan dalam daftar gaji
dan upah untuk kemudian diserahkan kepada fungsi pembuat bukti kas keluar guna
pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan
upah kepada karyawan.
d.
Fungsi
pembuat bukti kas keluar
Fungsi
ini bertanggungjawab membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaju dan
upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Fungsi ini membuat
bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi keuangan untuk
membayarkan gaji dan upah kepada karyawan seperti yang tercantum pada daftar
gaji dan upah tersebut.
e.
Fungsi
pembayar gaji dan upah
Fungsi
ini bertannggungjawab mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan
cek tersebut ke bank. Cek gaji tersebut harus ditandatangani dan dibagikan oleh
personel bendahara yang berwenang dan tidak terlibat dalam penyusunan daftar
atau pencatat gaji dan upah. Cek yang telah diuangkan berupa uang tunai
kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk
selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Gaji yang belum diambil
harus disimpan di tempat yang aman di kantor bendahara.
Selain
membayarkan gaji dan upah, SPT pajak gaji dan upah atau pajak penghasilan harus
diserahkan sebesar jumlah yng dipotong dari karyawan untuk pajak penghasilan.
SPT ini harus diserahkan secara tepat waktu untuk menghindari pembayaran denda.
f.
Fungsi
akuntansi biaya
Fungsi
ini bertanggungjawab mencatat distribusi biaya ke dalam kartu kos produkdan
kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja (untuk
tenaga kerja langsung pabrik).
g.
Fungsi
akuntansi umum
Fungsi
ini bertanggungjawab untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum.
2.3.2
Dokumen
dan catatan
Dokumen
yang digunakan dalam melaksanakan serta mencatat transaksi penggajian adalah
sebagai berikut:
a.
Dokumen
pendukung perubahan gaji dan upah
Dokumen-dokumen ini umumnya di keluarkan
oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan
karyawan. Miisalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan
pangkat, dan perubahan tarif upah.
b.
Kartu
jam hadir (kartu absen)
Dokumen ini digunakan oleh fungsi
pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan perusahaan.
c.
Kartu
jam kerja (tiket waktu)
Dokumen ini digunakan untuk mencatat
waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan
pekerjaan. Dokumen diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat
daftar gaji dan upah yang kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir.
d.
Daftar
gaji dan daftar upah (register penggajian)
Dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah
bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan PPh pasal 21, utang
karyawan, uiran untuk organisasi karyawan.
e.
Rekap
daftar gaji dan rekap daftar upah
Dokumen ini merupakan hasil ringkasan
dari gaji dan upah per departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan
upah.
f.
Surat
pernyataan gaji dan upah
Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi
setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan
beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.
g.
Amplop
gaji dan upah
Di dalam amplom gaji dan upah isi
bberisi gaji dan upah karyawan yang diserahkan kepada karyawan. Halaman muka
amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai identitas
karyawan.
h.
Bukti
kas keluar (cek gaji)
Merupakan perintah pengeluaran kas yang
dibuat oleh fungsi pembuat bukti kas keluar kepada fungsi pengeluaran kas,
berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi
pembuat daftar gaji dan upah.
i.
Rekening
bank untuk penggajian imprest.
Rekening yang menampung setoran sebesar
total gaji dan upah bersih yang dilakukan selama periode pembayaran.
j.
Ikhtisar
distribusi biaya tenaga kerja
Laporan yang menunjukkan klasifikasi
akun untuk pengghasilan pabrik kotor selama setiap periode pembayaran.
k.
SPT
pajak gaji dan upah
Formulir yang ditetapkan oleh otoritas
pajak untuk diserahkan bersama dengan pembayaran pajak yang dipotong dari
karyawan serta pajak gaji dan pemberi upah kerja untuk jaminan sosial serta
pengangguran federal dan negara bagian.
l.
File
personalia karyawan
File yang memuat data mengenai ikatan
kerja setiap karyawan dan meuat semua otorisasi personalia yang dikeluarkan
untuk karyawan tersebut, evaluasi kerja, serta tindakan disipliner, jika ada.
m.
File
induk data personalia
File computer yang berisi data terkini
mengenai karyawan yang diperlukan untuk menghitung gaji dan upah seperti
klasifikasi pekerjaan, tarif upah dan potongan.
n.
File
induk penghasilan karyawan
File
computer yang berisi penghasilan kotor, potongan gaji dan upah serta pembayaran
bersih setiap karyawan selama tahun berjalan hingga tanggal pada hari itu
menurut periode pembayaran.
2.8
Kuisioner Pengendalian Internal atas
siklus penggajian dan personalia
|
Y
= Ya
|
T = Tidak
|
||
TR = Tidak
Relevan
|
||||
Y
|
T
|
TR
|
||
1.
Bila terdapat departemen SDM (human resources
development-HRD :
a.
Apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji,
dan pemberhentian melalui bagian ini?
b.
Apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap?
|
|
|
|
|
2.
Bila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat
dan jelas prosedur tersebut pada butir 1.a di atas :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
|
|
|
|
|
3.
Mutasi karyawan, apakah :
a. Diperlukan
otorisasi dari pejabat tertentu atas :
1.
Pengerjaan ?
2.
Perubahan skala gaji ?
b.
Mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji/upah?
|
|
|
|
|
4.
Catatan waktu, apakah :
a. Catatan
waktu dilakukan dengan time clocks (jam)?
1.
Bila “Ya”, apakah catatan time clocks cukup
diawasi?
2.
Bila “Tidak”, apakah catatan waktu cukup terbina
dengan baik?
Jelaskan:
b. Catatan
waktu dilindungi untuk mencegah perubahan?
|
|
|
|
|
5.
Bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil
kerja, apakah:
a. Terdapat
catatan hasil kerja dan diawasi?
b. Dicocokkan
hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar?
|
|
|
|
|
6.
Persiapan gaji/upah, apakah :
a. Total
jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu?
b. Lembur
pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang?
c. Pengumpulan
data gaji/upah, perincian masing-masing perhitungan, dan total gaji diperiksa
kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar?
d. Atas
gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan
pemerintah ( UU Perpajakan)?
|
|
|
|
|
7.
Pembayaran gaji/upah:
a. Bila
dibayar berupa uang tunai, apakah:
1.
Mereka diminta membuat tanda terima?
2.
Tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh
pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar
gaji/upah?
3.
Pembayar gaji/upah digilir?
4.
Pembayar gaji/upah terpisah dari yang
mempersiapkan perhitungannya?
b. Bila
semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah:
1.
Setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang
tidak melakukan :
a.
Persiapan gaji/upah?
b.
Menyiapkan cek?
c.
Membukukan gaji/upah?
2.
Cek yang batal dirusak atau tetap disimpan?
3.
Buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian
keuangan yang menyiapkan cek?
4.
Rekening bank untuk gaji direkonsilisasi setiap
akhir bulan?
5.
Apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang
tidak menyiapkan dan membayar gaji/upah?
Bila “Ya”,
apakah :
a.
Rekening koran dikirimkan langsung kepadanya?
b.
Bila paid check dikembalikan oleh bank
kepada perusahaan (dilakukan oleh beberapa bank asing) apakah nama dan jumlah
yang tertera pada cek dicocokkan dengna gaji?
c.
Diperhatikan tandan tangan pengambilan uang pada paid
check yang dikembalikan tersebut?
d.
Bila pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan ke
rekening bank pegawai, apakah:
1.
Perintah pemindahbukuan tersebut ditandatangani
oleh orang yang terpisah dari :
a.
Yang mempersiapkan dafar gaji/upah?
b.
Yang mempersiapkan cek gaji/upah?
c.
Pembukuan gaji/upah?
2.
Pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada
mereka?
|
|
|
|
|
8.
Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak adak
kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji/upah?
|
|
|
|
|
9.
Apakah utang gaji/upah yang belum diambil dalam
waktu tertentu (minimal dalam waktu satu bulan) disetor kembali dan dibukukan
sebagai utang gaji/upah?
|
|
|
|
|
2.9
Pengujian Pengendalian dan Pengujian
Substantif dalam Siklus Penggajian dan Personalia
Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi bisnis dan
dokumen serta pencatatan terkait dengan siklus penggajian dan personalia,
selanjunya kita akan membahas mengenai pengujian pengendalian dan pengujian
substantif dalam siklus penggajian dan personalia. Namun sebelu itu dibawah ini
tergambar langkah-langkah dalam mendesain pengujian pengendalian dan pengujian
substantif atas transaksi untku siklus penggajian dan personalia.
2.1
Pelaksanaan Prosedur Analitis
Auditor biasanya akan melakukan prosedur analitis
ketika memulai audit atas siklus jasa personalia karena prosedur ini efektif
dari segi biaya.
Berikut beberapa contoh prosedur analitis yang mungkin digunakan auditor:
Selain itu, terdapat pula
beberapa prosedur analitis yang berguna untuk mengetahui salah saji yang
mungkin terjadi atas asersi yang dikeluarkan oleh klien. Berikut tabel prosedur
analitis :
2.2
Metodologi dalam Merancang Pengujian
Rincian atas Akun Terkait
dalam dua
tahap audit, auditor menilai resiko pengendalian serta melalukan pengujian
pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi setelah melakukan
pengujian tersebut dan mengetahui kecenderungan salah saji dalam akun-akun
laporan keuangan pada siklus penggajian dan personalia, auditor menjalankan
metodologi untuk mendesain pengujian perincian saldo. Adapun bagan metodologi
desain pengujian perincian saldo adalah sebagai berikut :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar