Karakteristik dan Lingkungan Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi dalam domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga ublik tersebut, seperti BUMN, BUMD, LSM, dll. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

     Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut dengan entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi ekonomi dan keuangan. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

     Organisasi sektor publik ini muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat. Sebagian besar merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan.

1.2  Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana karakteristik dan lingkungan organisasi menurut deddi noerdiawan?

2.      Bagaimana prof. Dr. Mardiasmo menjelaskan karakteristik dan lingkungan organisasi sektor publik?

3.      Apakah perbedaan dari kedua buku tersebut?

2.3 Tujuan

            Tujuan disusunnya papaer ini adalah :

1.    Untuk mengetahaui dan mempelajari isi dari masing masing buku akuntansi sektor publik khususnya pada bab karakteristik dan lingkungan organisasi sektor publik

2.    Memahami perbedaan diantara kedua buku akuntansi sektor publik tersebut

3.    Memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Karakteristik dan lingkungan sektor publik (deddi nordiawan)

          Organisasi sektor publik memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1.      Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial

2.      Dimiliki secara kolektif oleh publik

3.      Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan

4.      Keputusan keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus

          Selain memiliki ciri  organisasi ektor publik juga memiliki kesamaan dengan entitas lainnya yaitu :

1.      Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama sama menggunakan sumber daya, baik sumber daya finansial,modal,maupun manusia keduanya saling bertransaksi dan saling membutuhkan.

2.      Keduanya sama sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan tujuannya

3.      Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan

4.      Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya dalam hal transportasi umum.

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta                             

a.       Tujuan organisasi

Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan , sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui pelayanan. Atau istilah lainnya profit oriented dan non profit oriented

b.      Sunber sumber pendanaan

Perusahaan komersial didanai oleh hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela.

c.       Peraturan perundangan

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.sedangkan bagi perusahaan komersial mereka bisa memilih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.

Dari paparan diatas entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perusahaan komersial yang mencari laba

2. Organisasi sektor publik yang tidak mencari laba ( nirlaba)

Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua lagi yaitu:

1. Yang dimiliki oleh swasta

2. Yang merupakan institusi pemerintah

Perkembangan akuntansi sektor publik

          Terjadinya reformasi di banyak negara khususnya di indonesia juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.

          S            ejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada  sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam buku vernon karn (1989) sebagaimana dikutip oleh indra bastian (2001) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi dan kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:

1.      Semangat kapitalis

2.      Peristiwa politik dan ekonomi

3.      Inovasi teknologi

Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman mesir kuno. Dimasa yunani, pemerintah yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima “phartenon”  sebutan bagi organisasi kementrian yang bertugas. Di roma praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat baik itu gubernur maupun kaisar. Diabad akhir 14 praktik pencatatan keuangan ditemukan di genoa.

          Pada abad ke 15 sampai abad ke 17 proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja,metode produksi ,tipe dan kualitas barang yang diproduksi,harga penjualan, hingga metode pemasaran. Pada akhir abad ke 18 terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas luasnya . diabad ke 19 dan ke 20 perkembangan dimasa itu adalah dimulainya praktik audit dana pemerintah. Pada saat itu para pejabat pemerintah bertugas mengaudit juga memiliki tanggung jawab adminstratif lain seperti penjaga permata mahkota, pengawas utang berbunga dan sebagainya. Di tahun 1832 dibentuk komisi audit yang melaporkan kedewan perwakilan rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana.

2.2         Karakteristik dan lingkungan sektor publik (Prof. Dr. Mardiasmo)

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulance. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik adalah:

a.       Faktor ekonomi yang terdiri dari:

Ø  Pertumbuhan ekonomi

Ø  Tingkat inflasi

Ø  Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Ø  Struktur produksi

Ø  Tenaga kerja

Ø  Arus modal dalam negeri

Ø  Cadangan devisa

Ø  Nilai tukar mata uang

Ø  Utang dan bantuan luar negeri

Ø  Infrastruktur

Ø  Teknologi

Ø  Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

Ø  Sektor informal

b.      Faktor politik yang terdiri dari:

Ø  Hubungan negara dan masyarakat

Ø  Legitimasi pemerintah

Ø  Tipe rezim yang berkuasa

Ø  Ideologi negara

Ø  Elit politik dan massa

Ø  Jaringan internasional

Ø  Kelembagaan

c.       Faktor kultural yang terdiri dari:

Ø  Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya

Ø  Sistem nilai di masyarakat

Ø  Historis

Ø  Sosiologi masyarakat

Ø  Karakteristik masyarakat

Ø  Tingkat pendidikan

d.      Faktor demografi yang terdiri dari:

Ø  Pertumbuhan penduduk

Ø  Struktur usia penduduk

Ø  Migrasi

Ø  Tingkat kesehatan

Value For Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu:

a.       Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b.      Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa effisiensi merupakan perbandingan output/input dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c.       Efektivitas secara sederhana diartikan sebagai perbandingan antara outcome dengan input. Jadi, efektivitas ini merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Ketiga point di atas merupakan elemen utama value for money. Berdasarkan perkembangan zaman, beberapa pihak merasa bahwa perlu ditambahkan dua elemen lain,yaitu:

a.      Keadilan (equity)yang mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.

b.      Kesetaraan (equality) berkaitan dengan pendistribusian uang publik secara merata

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money:

a.       Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran

b.      Meningkatkan mutu pelayanan publik

c.       Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan penggunaan input

d.      Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

e.       Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awarness)sebagai alat pelaksanaan akuntabilitas publik.

Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

a.       Tujuan Organisasi

Setiap organisasi pastilah memiliki tujuan organisasi yang berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Begitu juga dengan sektor publik dan sektor swasta. Ditinjau dari tujuan organisasi, sektor swasta dan sektor publik memiliki perbedaan yang mencolok. Pada sektor swasta jelas sekali tampak tujuan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sedangkan pada sektor publik, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan pada publik seperti rumah sakit, pendidikan, kesehatan, dll.

b.      Sumber Pembiayaan

Dari sumber pembiayaan atau struktur modal, sektor publik dan sektor swasta memiliki perbedaan dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik, sumber pembiayaannya didapatkan dari pajak dan retribusi, charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lainnya yang sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pada sektor swasta sumber pembiayaannya dibedakan menjadi dua yaitu sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Contoh sumber pembiayaan internal yaitu bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan pembiayaan eksternal contohnya penerbitan saham,penerbitan obligasi, peminjaman bank.

c.       Pola pertanggungjawaban

Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Sedangkan pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pola pertanggungjawaban pada sektor publik dibedakan menjadi dua yaitu secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

d.      Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hierarkis, sedangkan pada sektor swasta lebih fleksibel. Beberapa faktor utama yang membedakan struktur organisasi yang satu dengan lainnya yaitu fungsi, strategi, dan tujuan organisasi.

e.       Karakteristik anggaran dan stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, rencana anggaran pada sektor publik dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan karena anggaran bukanlah rahasia negara. Sementara untuk anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena merupakan rahasia perusahaan.

f.       Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual sedangkan pada sektor publik menggunakan sistem akuntansi berbasis kas

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Ada beberapa hal yang memiliki persamaan antara sektor publik dengan sektor swasta yaitu:

a.       Merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi

b.      Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu masalah kelangkaan sumber daya  sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, effisien, dan efektif.

c.       Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama yaitu membutuhkan informasi handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian)

d.      Pada beberapa hal, kedua sektror menghasilkan produk yang sama. Contohnya sama-sama bergerak di bidang transportasi massa,pendidikan,kesehatan, dll.

e.       Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accontin Association (1970) dalam Glynn (1993) yaitu:

a.       Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, effisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang digunakan organisasi.

b.      memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan hasil operasi serta penggunaan dana publik kepada masyarakat.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi biaya sumber daya. Informasi akuntansi ini dapat digunakan unutk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan  informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.

Hal yang berkaitan dengan pengendalian manajemen adalah pengukuran kinerja yang juga memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Pada tahap akhir proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Menurut World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Karakteristik Good Governance menurut UNDP, meliputi:

a.       participation

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya

b.      rule of law

kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

c.       transparency

dibangun atas dasar memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan

d.      responsiveness

lembaga-lembaga publik harus cepat dan tangkap dalam melayani stakeholder

e.       consensus orientation

berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas

f.       equity

setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

g.      efficiency and effectiveness

pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)

h.      accoutability

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

i.        strategic vision

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan

Untuk mewujudkan good public and corporate governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik yaitu:

a.       reformasi kelembagaan

b.      reformasi manajemen publik

c.       reformasi sistem anggaran

d.      reformasi sistem akuntansi

e.       reformasi sistem pemeriksaan

f.       reformasi sistem manajemen keuangan daerah

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a.       akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemegang otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pemetintah daerah ke pemerintah pusat

b.      akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ada empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yaitu:

a.       akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

akuntabilitas kejujuran erat kaitannya dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana politik

b.      akuntabilitas proses

akuntabilitas proses berhubungan dengan masalah cukup atau tidak cukup baiknya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Baik tidaknya akuntabilitas publik ini dapat dilihat dari pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya

c.       akuntabilitas program

dimensi ini berhubungan dengan pertimbangan dapat tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal

d.      akuntabilitas kebijakan

akuntabilitas kebijakan berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pemerintah  baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambilnya.

2.3         Perbedaan dari kedua buku

          Karakteristik dan lingkungan sektor publik yang dijelaskan pada buku deddi nordiawan materi dejelaskan secara sangat singkat. Bahasa yang digunakan mudah dicerna tetapi dalam buku ini hanya menjelaskan poin poinnya saja tidak secara mendetail. Sedangkan prof. Dr. Mardiasmo menjelaskan lebih detail dan rinci dalam bukunya.. materi materi yang belum ada di buku deddi nordiawan dijelaskan oleh mardismo. Seperti sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik yang meliputi faktor ekonomi,faktor politik, faktor kultural dan faktor demografi. Selain itu dijelaskan pula tentang value for money ,input dan output, sasaran antara, juga outcome dari organisasi sektor publik.

          Dalam buku ini di jelaskan secara luas hal hal yang belum di jelaskan dalam buku deddi nordiawan ataupun yang masih kurang dalam buku deddi nordiawan.

Materi yang disampaikan pun sudah menyesuaikan denga perkembangan organisasi sektor publik pada saat ini.

BAB III

KESIMPULAN

            Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi dikarenakan akuntan sektor publik juga menggunakan sumber-sumber daya ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya, akuntan sektor publik memiliki perbedaan maupun persamaan dengan entitas lainya. Secara umum perbedaan yang menonjol antara akuntan sektor publik dengan entitas lainya adalah bahwa akuntan sektor publik merupakan suatu entitas nirlaba(kesejahteraan masyarakat), lain halnya dengan entitas lain yang menjalankan bisinis untuk memperoleh keuntungan(kesejahteraan pemegang saham). Sedangkan persamaan yang menonjol antar entitas di atas adalah bahwa keduanya merupakan suatu entitas yang menjalankan kegiatanya dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan entitas tersebut.

  

                                                   DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan,deddi. 2009, Akuntansi sektor publik. Jakarta : salemba empat.

Prof. Dr. Mardiasmo. MBA. Ak.. 2009, Akuntansi sektor publik, Yogyakarta : CV Andi offset