Teknik Akuntansi Sektor Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dan bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Di dalam sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya akuntansi baik pada sektor swasta maupun pada sektor publik, dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional.

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran terhadap hasil–hasilnya.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

1.2  Rumusan Masalah

a.       Bagaimana teori akuntansi sektor publik?

b.      Mengapa sistem akuntansi sektor publik dibutuhkan?

c.       Bagaimana standar akuntansi pada sektor publik?

d.      Apa saja teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik?

e.       Bagaimana siklus akuntansi sektor publik?

f.       Bagaimana laporan keuangan sektor publik?

1.3  Tujuan

a.       Untuk mengetahui teori akuntansi sektor publik

b.      Untuk mengetahui peranan sistem akuntansi sektor publik

c.       Untuk mengatahui standar akuntansi pada sektor publik

d.      Untuk mengetahui teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik

e.       Untuk mengetahui siklus akuntansi sektor publik

f.       Untuk mengetahui laporan keuangan sektor publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh beberapa riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya, termasuk dalam teori akuntansi sektor publik maupun sektor swasta. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu:

1.    Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to explain).

2.    Kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict).

3.    Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena).

Tujuan mempelajari teori akuntansi, antara lain:

1.    Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada.

2.    Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan.

3.    Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu:

1.    Ilmu murni atau abstrak (abstract sciences)

Misalnya:  matematika, ilmu logika, dan metafisik.

2.    Ilmu deskriptif (general descriptive sciences)

Ilmu ini mendasarkan pengetahuannya melalui observasi dan pendeskripsian suatu fenomenal aktual. Misalnya: ilmu kimia, biologi, dan sosiologi.

3.    Ilmu derivatif (special derivative sciences)

Merupakan turunan dari ilmu lain. Misalnya:  botani, zoology, minerologi, dan etnologi

4.    Ilmu sinoptis (sypnoptic sciences)

Merupakan turunan dari derivatif special science yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Misalnya: auditing, geologi, dan geografi.

5.    Ilmu terapan (applied sciences)

Merupakan disiplin ilmu yang secara khusus terpisah dari disiplin ilmu lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut. Misalnya: ilmu akuntansi.

Jika dikaitkan dengan bangunan dari ilmu (body of knowledge), akuntansi sektor publik dikatakan memiliki teori yang mapan apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar sebagai landasan ilmu tersebut, postulat, teori, konsep, prinsip, standar, dan praktik aplikasi. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi.

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :

1.    Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk stakeholder, tetapi bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lainnya. Teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.

2.    Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Dan agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak ekternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

3.    Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda.

4.    Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.

5.    Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

6.    Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan professional–judgement yang berdasarkan pada teknik tertentu.

2.2         PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Masisi (1978) dalam Giynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1.    Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.

2.    Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat.

Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition).

3.    Adanya sistem pengendalian untuk menjamin realibilitas

Terdiri dari dua komponen yaitu komponen formal dan komponen  subtansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping): kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen subtansial merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of interest): kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga.

4.    Menghitung pengaruh masing-masing operasi.

Terdapat kesamaan antara akuntansi keuangan baik sektor publik maupun swasta, yaitu kedua sektor direkomendasikan dalam penggunaan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi dan sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sektor publik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik dan akuntansi biaya sektor publik.

2.3         STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain:

a.    Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.

b.    Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.

c.    Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.

d.   Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:

a.    Standar terlalu banyak

b.    Standar terlalu rumit

c.    Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya

d.   Standar memiliki tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna

e.    Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara:

·      Entitas publik dan entitas non-publik

·      Laporan keuangan tahunan dan interim

·      Organisasi besar dan kecil

·      Laporan keuangan auditan dan non-auditan

f.     Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya

2.4         TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Terdapat beberapa teknik akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu:

1.    Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat serta berpasangan. Akuntansi anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan– pengendalian–pertanggung jawaban. Dalam teknik ini, anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi jika terdapat varians (selisih). Tetapi akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Kelemahan dari teknik ini antara lain:

·      Teknik ini sangat kompleks.

Akan lebih mudah dan lebih komprehensif jika akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

·      Organisasi menggunakan format pelaporan dan perlakuan yang berbeda karena level agregasi dan perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi.

·      Seberapa sering, atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya.

2.    Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting)

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Berhubungan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, maka manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan.

Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konversi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

  Pesanan yang dibuat                  xxx

                 Belanja ABC                                       xxx

                  Belanja XYZ                                      xxx

Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat tetapi fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang dicatat kembali menjadi komitmen yang dicatat.

3.    Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya memiliki keterbatasan penggunaan dengan tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Organisasi sektor publik menggunakan sumber daya yang ada untuk tujuan tertentu, misalnya membangun perpustakaan ataupun beasiswa.

Secara umum, keseluruhan dana yang dimiliki organisasi sektor publik memiliki tujan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor eksternal (pembatasan eksternal) maupun faktor internal (perencanaan manajemen), ataupun karena peraturan.

Organisasi sektor publik membuat dana-dananya (funds) ke dalam sistem akuntansi, dimana pemasukan yang dimiliki akan diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu.  Akuntansi dana digunakan untuk mengendalikan dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) tersebut sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan dan persyaratan yang ada. Pengertian dana (fund) dalam Governmental Accounting Standard Board (GASB) adalah:

“a fiscal and accounting with self-balancing set of a accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities, and residual equities or balances, and changer therein, which ar segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulation, restriction, or limitation”

Perbedaan akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik.

 

Keterangan : A = Aktiva                         KB = Kekayaan Bersih SD = Saldo Dana                  U =  Utang _ _ _= organisasi secara keseluruhan yang mana laporan konsolidasinya biasanya tidak tersedia.

Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu :

a.    Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund)

Menurut (Mardiasmo: 2004), dana yang dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan.

Menurut (Deddi Nordiawan: 2009), dana yang dapat dibelanjakan adalah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.

b.    Dana yang tidak dapat dibelanjakan (non-expendable fund)

Menurut (Mardiasmo: 2004), dana yang tidak dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.

Menurut (Deddi Nordiawan: 2009), dana yang tidak dapat dibelanjakan adalah dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai pendukung dari expendable fund.

Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi:

         AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

Sedangkan persamaan akuntansi dalam akuntansi keuangan:

         AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS

Ekuitas dana berbeda dengan ekuitas. Di perusahaan, ekuitas adalah selisih antara aktiva dan utang yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sedangkan, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement focus). Basis akuntansi menentukan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Fokus pengukuran dari entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain.

4.    Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif. Dalam GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

5.    Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akrual, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan berbeda antara proprietary fund (fund accrual) dengan governmental fund (modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure fokus pada general funds. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menentukan cost of service and charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual

1.    Basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas.

2.    Basis akrual: Pendapatan – Biaya = Rugi/ Laba.

3.    Pendapatan: Penerimaan kas selama satu periode akuntansi – Saldo awal piutang + Saldo akhir piutang.

4.    Biaya: Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – Saldo awal utang + Saldo akhir utang.

2.5         SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan di masing-masing organisasi berdampak pada tumbuhnya beragam teknik pengukuran dan basis akuntansi yang digunakan.

Siklus Akuntansi

 

2.6         LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memiliki peranan dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparasi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1.    Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2.    Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and Retrospective Reporting).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3.    Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization Information).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.    Kelangsungan Organisasi (Viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5.    Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6.    Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan infomasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.4: Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, tujuan laporan keuangan yaitu:

1.    Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional tentang alokasi sumber daya organisasi.

2.    Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

3.    Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4.    Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih organisasi, pengaruh dari transaksi, peritiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.

5.    Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/ kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6.    Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas.

7.    Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Drebin et al (1981) mengidentifikasikan sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1.    Pembayar pajak 2.    Pemberi bantuan (grantors) 3.    Investor 4.    Pengguna jasa 5.    Karyawan

6.    Pemasok 7.    Dewan Legislatif 8.    Manajemen 9.    Pemilih (voters) 10.     Badan Pengawas (Oversight Bodies)

Enam pengguna utama (pembayar pajak, pemberi bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan, dan pemasok) merupakan penyedia sumber daya organisasi, baik sumber daya finansial, tenaga kerja, maupun material. Dewan legislatif dan manajemen merupakan pihak yang membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas tersebut diawasi oleh badan pengawas dan pemilih.

Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1.        Masyarakat pengguna jasa publik

2.        Masyarakat pembayar pajak

3.        Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.

4.        Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah

5.        Badan-badan internasional

6.        Investor asing dan analisis negara (country analyst)

7.        Generasi yang akan datang

8.        Lembaga Negara

9.        Kelompok politik

10.    Manajer publik

11.    Pegawai pemerintah

Sementara Governmental Accounting Standards Board (GASB) mengidentifikasikan pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok, yaitu:

1.      Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab

2.      Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili masyarakat

3.      Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Laporan Keuangan Sektor Publik Di Indonesia

Laporan keuangan sektor publik terbagi menjadi dua yaitu:

a.      Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dan

b.      Laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut.

Pada umumnya, beberapa laporan keuangan tersebut antara lain:

1.      Neraca atau Laporan Posisi Keuangan.

2.      Laporan Operasi atau Laporan Aktivitas atau Laporan Realisasi Anggaran.

3.      Laporan Arus Kas.

4.      Laporan Perubahan Ekuitas.

5.      Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam konteks Indonesia, acuan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah:

1.      Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

      PSAK 45 sering dijadikan pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor publik berupa yayasan, LSM, termasuk institusi-institusi pendidikan.

2.      Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005.

      SAP menjadi acuan wajib bagi seluruh organ pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Laporan Keuangan Berdasar PSAK 45

Yayasan Maju Bersama Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 20X1 dan 20X2 (dalam ribuan rupiah)
	20X1	20X2
AKTIVA Kas dan setara kas Piutang bunga Persediaan Biaya dibayar dimuka Piutang lain-lain Investasi lancar Aktiva terikat untuk investasi dalam tanah, bangunan, dan peralatan Tanah, bangunan, dan peralatan Investasi jangka panjang	263.000 5.400.000 1.075.000 525.000 7.637.000 3.575.000 13.100.000 154.325.000 545.175.000	1.225.000 4.250.000 2.005.000 570.000 6.825.000 2.575.000 11.475.000 159.050.000 508.750.000
Jumlah Aktiva	731.075.000	696.725.000
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH   Kewajiban Utang usaha Pendapatan diterima dimuka yang dapat dikembalikan Utang lain-lain Utang wesel Kewajiban tahunan Utang jangka panjang Jumlah Kewajiban	6.500.000 - 2.262.000 - 4.288.000 13.825.000   26.875.000	2.700.000 1.700.000 3.325.000 2.925.000 4.250.000 16.250.000   31.150.000
Aktiva Bersih Tidak terikat Terikat temporer Terikat permanen Jumlah Aktiva Bersih	288.145.000 60.930.000 355.125.000   704.200.000	259.250.000 63.750.000 342.575.000   665.575.000
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	731.075.000	696.725.000

Yayasan Maju Bersama Laporan Aktivitas (Bentuk A) Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 (dalam ribuan rupiah)
Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat Pendapatan dan Penghasilan : Sumbangan Jasa lainnya Penghasilan investasi jk. panjang Penghasilan investasi lain-lain Penghasilan bersih investasi jk. panjang belum direalisasi Lain-lain	21.600 13.500 14.000 2.125 20.570 375
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	72.170
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya :         Pemenuhan program pembatasan         Pemenuhan pembatasan perolehan peralatan         Berakhirnya pembatasan waktu         Jumlah aktiva yang telah berakhir pembatasannya	29.975 3.750 3.125 36.850
Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan Lain	109.020
Beban dan Kerugian          Program A          Program B          Program C          Manajemen dan umum          Pencarian dana Jumlah Beban Kerugian akibat kebakaran	32.750 21.350 14.400 6.050 5.375   79.925 200
Jumlah Beban dan Kerugian Kenaikan Aktiva Bersih Tidak Terikat	80.125   28.895
Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer : Sumbangan Penghasilan investasi jk. panjang Penghasilan bersih direalisasikan dan belum direalisasi dari investasi jk panjang Kerugian aktual untuk kewajiban tahunan Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	20.275 6.450 7.380 ( 75 ) ( 36.850 )
Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer	( 2.820 )
Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen : Sumbangan Penghasilan investasi jk. panjang Penghasilan bersih investasi jk. panjang belum direalisasi dari investasi jk panjang	700 300 11.550
Penurunan Aktiva Bersih Terikat Permanen	12.550
Kenaikan Aktiva Bersih Aktiva Bersih pada Awal Tahun	38.625 665.575
Aktiva Bersih pada Akhir Tahun	704.200

Yayasan Maju Bersama Laporan Aktivitas (Bentuk B) Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 (dalam ribuan rupiah)
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
Pendapatan, Penghasilan, Sumbangan Lain Sumbangan Jasa layanan Penghasilan investasi jk panjang Penghasilan investasi lain Penghasilan bersih investasi jk. panjang belum direalisasi dari investasi jk panjang Lain-lain Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya: Pemenuhan program pembatasan Pemenuhan pembatasan perolehan peralatan Berakhirnya pembatasan waktu	21.600 13.500 14.000 2.125 20.570 375 29.975 3.750 3.125	20.275 - 6.450 - 7.380 - ( 29.975 ) (3.750 ) ( 3.125 )	700 - 300 - 11.550 - - - -	42.575 13.500 20.750 2.125 39.500 375 - - -
Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan	109.020	( 2.745 )	12.550	118.825
Beban dan Kerugian Program A Program B Program C Manajemen dan umum Pencarian dana	32.750 21.350 14.400 6.050 5.375	- - - - -	- - - - -	32.750 21.350 14.400 6.050 5.375
Jumlah Beban Kerugian akibat kebakaran Kerugian aktuarial dari kewajiban tahunan	79.925 200 -	- - 75	- - -	79.925 - 75
Jumlah Beban dan Kerugian Perubahan Aktiva Bersih Aktiva Bersih pada Awal Tahun	80.125 28.895 259.250	75 ( 2.820 ) 63.750	- 12.550 342.575	80.200 38.625 665.575
Aktiva Bersih pada Akhir Tahun	288.145	60.930	355.125	704.200

Yayasan Maju Bersama Laporan Aktivitas (Bentuk B) Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 (dalam ribuan rupiah)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas dari pendapatan jasa Kas dari penyumbang Kas dari piutang lain-lain Bunga dan dividen yang diterima Penerimaan lain-lain Bunga yang dibayarkan Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier Utang lain-lain yang dilunasi     Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	13.050 20.075 6.537,5 21.425 375 (955) (59.520) (1.062,5) ( 75 )
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Ganti rugi asuransi kebakaran Pembelian peralatan Penerimaan dari penjualan investasi Pembelian investasi     Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	625 (3.750) 190.250 (187.250) (125)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan dari kontribusi berbatas dari : Investasi dalam dana abadi (endowment) Investasi dalam dana abadi berjangka Investasi bangunan Investasi perjanjian tahunan Aktivitas pendanaan lain : Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestasi Pembayaran kewajiban tahunan Pembayaran utang wesel Pembayaran kewajiban jangka panjang Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) Bersih dalam Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	500 175 3.025 500 4.200 750 (362) (2.850) (2.500) (4.962) (762,5) (962,5) 1.150 187,5

Laporan Keuangan berdasarkan SAP

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan APBN dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan:

1)     Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2)     Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dihampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Sedangkan Pasal 31 UU  No. 17 Tahun 2003 juga menyatakan :

1)     Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2)     Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

  Laporan keuangan yang dituntut UU No. 17 Tahun 2003 adalah laporan keuangan jenis General Purpose Financial Statement (GPFS) atau Laporan Keuangan Umum. Laporan keuangan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang meliputi masyarakat, DPR atau DPRD, investor/ kreditor, manajemen pemerintah, dan lembaga internasional.

Pemerintah Kota/ Kab ABC Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
PENDAPATAN    PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Restribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan dan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN	45.000 220.000 800.000 385.000 1.450.000 2.300.000 10.000 350.000.000 - 362.310.000 11.500.000 - 11.500.000 373.810.000 15.000.000 - - 15.000.000 390.260.000	75.000 295.000 1.200.000 470.000 2.040.000 12.300.000 10.000 350.000.000 - 362.310.000 11.500.000 - 11.500.000 373.810.000 15.000.000 - - 15.000.000 390.850.000	65.000 250.000 800.000 350.000 1.465.000 10.000.000 10.000 250.000.000 - 260.010.000 10.000.000 - 10.000.000 270.010.000 - - - - 271.475.000
BELANJA    BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alat-Alat Besar Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Aktiva Tetap Lainnya Belanja Aktiva Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER  TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/ DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	70.084.000 10.210.000 27.500 - - 75.000 80.396.500 500.000 1.075.000 200.000 2.950.000 1.250.000 1.670.000 2.625.000 - - 10.270.000 30.000 30.000 90.696.500 250.000 75.000 - 325.000 91.021.500 299.238.500 189.662.120 - - 189.662.120 - 1.000.000 100.000 1.100.000 188.562.120 487.800.620	69.829.000 9.267.500 27.500 - - 75.000 79.199.000 500.000 1.075.000 200.000 2.950.000 1.250.000 1.670.000 2.625.000 - - 10.270.000 20.000 20.000 89.489.000 250.000 75.000 - 325.000 89.814.000 301.036.000 189.662.120 - - 189.662.120 - 1.000.000 100.000 1.100.000 188.562.120 489.598.120	70.000.000 8.750.000 20.000 - - 50.000 78.820.000 350.000 615.000 115.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 - - 7.080.000 25.000 25.000 85.925.000 200.000 50.000 - 250.000 86.175.000 185.300.000 4.912.120 - - 4.912.120 - 500.000 50.000 550.000 4.362.420 189.662.120

Pemerintah Kota/ Kab ABC Neraca Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN	20X1	20X0
AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas di Kas Daerah Piutang pajak Persediaan Jumlah Aktiva Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahan Daerah Investasi dalam Proyek Pembangunan Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang AKTIVA TETAP Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air Bangunan Gedung Alat-Alat Besar Alat-Alat Angkutan Alat-Alat Kantor Rumah Tangga Jumlah Aktiva Tetap AKTIVA LAINNYA Dana Santunan Jumlah Aktiva Lainnya JUMLAH AKTIVA	489.598.120 750.000 450.000 490.798.120 440.000 1.370.000 1.810.000 1.570.000 1.570.000 3.380.000 4.500.000 3.575.000 700.000 3.700.000 1.725.000 1.920.000 2.775.000 18.895.000 12.356.000 12.356.000 525.429.120	189.662.120 400.000 450.000 190.512.120 500.000 1.300.000 1.800.000 1.450.000.000 1.450.000.000 1.451.800.000 4.000.000 2.500.000 500.000 750.000 475.000 250.000 150.000 8.625.000 12.000.000 12.000.000 1.662.937.120
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi Jumlah Kewajiban jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri-Obligasi Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN	- 85.000 - 85.000 1.915.000 - 1.915.000 2.000.000	- 50.000 35.000 85.000 1.300.000 700.000 2.000.000 2.085.000
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap Diinvestasikan dalam Aktiva Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	489.598.120 750.000 450.000 (85.000) 490.713.120 3.380.000 18.895.000 12.356.000 (1.915.000) 32.716.000 - - 523.429.120 525.429.120	189.662.120 400.000 450.000 (85.000) 190.427.120 1.451.800.000 8.625.000 12.000.000 (2.000.000) 1.470.425.000 - - 1.660.852.120 1.662.937.120

Pemerintah Kota/ Kab ABC Neraca Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Suber Daya Alam Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Hibah Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Bantuan Keuangan Balanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	75.000 295.000 1.200.000 470.000 12.300.00 10.000 350.000.000 11.500.000 15.000.000 390.850..000 69.829.000 9.267.500 27.500 75.000 20.000 250.000 75.000 79.544.000 311.306.000	65.000 250.000 800.000 350.000 10.000.000 10.000 250.000.000 10.000.000 - 271.475.000 70.000.000 8.750.000 20.000 50.000 25.000 200.000 50.000 79.095.000 192.380.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI AKTIVA NON-KEUANGAN ARUS KELUAR KAS Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalam dan Jembatan Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alat-Alat Besar Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Belanja Modal Alat-Alat Kantor Rumah Tangga Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI AKTIVA NONKEUANGAN	500.000 1.075.000 200.000 2.950000 1.250.000 1.670.000 2.625.000 10.270.000 (10.270.000)	350.000 615.000 115.000 2.000.000 1.0000.000 1.000.000 2.000.000 7.080.000 (7.080.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	- - - - - 1.000.000 100.000 1.100.000 (1.100.000)	- - - - - 500.000 50.000 550.000 (550.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVA NONANGGARAN KENAIKAN/ PENURUNAN KAS SALSO AWAL KAS DI BUD SALDO AKHIR KAS DI BUD SALDO AKHIR KAS DI PEMEGANG KAS SALDO AKHIR KAS	413.000 413.000 (413.00) (413.000) - 299.936.000 189.662.120 489.598.120 - 89.598.120	1.616.000 1.616.000 (1.616.000) (1.616.000) - 184.750.000 4.912.120 189.662.120 - 189.662.120

LAPORAN KEUANGAN DALAM INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS- IPSAS

(STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL)

Public Sector Entity Statement of Financial Position As of 31 December 20X2 (in Thousand of Currency Units)
ASSETS Current Asset Cash and cash equivalents Receivables Inventories Prepayment Investment Total Current Asset Non Current Assets Receivable Investment Other financial assets Infrastructure, plant, and equipment Land and buildings Intangible assets Other non-financial assets Total Non-Current Asset TOTAL ASSET	20X1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	20X2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
LIABILITIES Current Liabilities Payable Short-term borrowings Current portion of borrowings Provisions Employee benefits Superannuation Total Current Liabilities Non-Current Liabilities Payable Borrowings Provisions Employee benefits Superannuation Total Non-Current Liabilities TOTAL LIABLITIES   Net Asset NET ASSETS/ EQUITY Capital contributed by Other government entities Reserves Accumulated surpluses/ (deficit) Minority interest Total net asset/ equity	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Public Sector Entity Statement of Financial Position As of 31 December 20X2 (in Thousand of Currency Units)
	20X2	20X1
Operating Revenues Taxes Fees, fines, penalties, and licenses Revenue from exchange transactions Transfer from other government entities Other operating revenue Total operating revenues Operating Expenses General public service Defense Public order and safety Education Health Social protection Housing and community amenities Recrectional and community amenities Recrectional, cultural, and religion Economic affairs Environmental protection Total operating expenses Surplus/ (deficit) from operating activities Finance costs Gains on sale of property, plant, and equipment Total non-operating revenue (expenses) Surplus/ (deficit) from ordinary activities Minority interest share of surplus/ (deficit) Net surplus/ (deficit) before extradionary items Extradionary items Net surplus/(deficit) for the period Operating Revenue Taxes Fees, fines, penalties, and licenses Revenue from exchange transactions Transfer from other government entities Other operating revenue Total operating revenues Operating Expenses Wages, salaries, and employes benefits Grants and other transfer payments Supllies and consumables used Depreciation and amortization Other operating expenses Total operating expenses Surplus/ (deficit) from operating activities Finance costs Gains on sale of property, plant, and equipment Total non-operating revenue (expenses) Surplus/ (deficit) from ordinary activities Minority interest share of surplus/ (deficit) Net surplus/ (deficit) before extradionary items Extradionary items Net surplus/(deficit) for the period	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX   XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ( XXX ) XXX   ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX )   XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX ( XXX ) XXX

Public Sector Entity Statement of Changes in Net Asset/ Equity For the Year Ended 31 December 20X2 (in Thousands of Currency Units)
	Contributed Capital	Revaluation Reserve	Translation Reserve	Accumulated Surplus/ (Deficit)	Total
Balance at 31/ 12/ 20X0 Changes in accounting policy Restated balance Surplus on revaluation of property Deficit on revaluation of investments Currency translation differences	XXX (XXX) XXX - - -	XXX - XXX XXX (XXX) -	(XXX) - XXX - - (XXX)	XXX (XXX) XXX - - -	XXX (XXX) XXX XXX (XXX) (XXX)
Net gains and losses not recognized in the statement of financial performance Net surplus for the period Balance at 31/ 12/ 20X1 Deficit on revaluation of property Surplus on revaluation of investments Currency translation differences	XXX	XXX XXX (XXX) XXX	(XXX) (XXX) (XXX)	XXX XXX	XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX
Net gains and losses not recognized in the statement of financial performance Net deficit Balance at 31/ 12/ 20X2	XXX	(XXX) XXX	(XXX) (XXX)	(XXX) XXX	(XXX) (XXX) XXX

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Tujuan mempelajari teori akuntansi, antara lain:

a.       Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada.

b.      Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan.

c.       Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah: objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas. Terdapat beberapa teknik akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu:

a.       Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)

b.      Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting)

c.       Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu:

·         Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund)

·         Dana yang tidak dapat dibelanjakan (non-expendable fund)

d.      Akuntansi Kas

e.       Akuntansi Akrual

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memiliki peranan dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparasi informasi keuangan sektor publik. Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

a.       Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).

b.      Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and Retrospective Reporting).

c.       Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization Information).

d.      Kelangsungan Organisasi (Viability)

e.       Hubungan Masyarakat (Public Relation)

f.          Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures)

Drebin et al (1981) mengidentifikasikan sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik antara lain:

1.     Pembayar pajak 2.     Pemberi bantuan (grantors) 3.     Investor 4.     Pengguna jasa 5.     Karyawan

6.    Pemasok 7.    Dewan Legislatif 8.    Manajemen 9.    Pemilih (voters) 10.     Badan Pengawas (Oversight Bodies)

Laporan keuangan sektor publik terbagi menjadi dua yaitu:

a.    Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu.

b.    Laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut.

Pada umumnya, beberapa laporan keuangan tersebut antara lain:

1.        Neraca atau Laporan Posisi Keuangan.

2.        Laporan Operasi atau Laporan Aktivitas atau Laporan Realisasi Anggaran.

3.        Laporan Arus Kas.

4.        Laporan Perubahan Ekuitas.

5.        Catatan Atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.

            PSAK 45. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.